'Kaget Juga Saya, karena Semua Data Sudah Diinput'

Akibatnya, berbagai agenda yang dicanangkan pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19 dan pemulihan perekonomian tidak sesuai keinginan yang diharapkan.

Presiden lalu mencontohkan sektor kesehatan, pemberian bantuan sosial, hingga sektor perekonomian yang dinilainya masih jauh dari harapan. Bahkan, Presiden mengungkapkan kejengkelannya saat memberikan arahan dengan nada tinggi di depan semua jajarannya. Dalam kesempatan itu, Presiden mengancam akan melakukan langkah politik reshuffle kabinet hingga pembubaran lembaga bila tidak ada perubahan kinerja demi kepentingan 267 juta rakyat Indonesia.

Sebenarnya seperti apa yang diinginkan Presiden Jokowi terhadap jajarannya terkait penangan Covid -19, Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara, memberikan penjelasan. Berikut petikannya.

Presiden memberikan arahan dengan nada keras, sebenarnya apa yang diharapkan Presiden kepada jajarannya?

Jadi, semuanya diminta untuk bergerak cepat dalam menyelesaikan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Presiden juga ikut menyinggung soal Bansos, meski ada tambahan pernyataan "lumayan" daripada sektor lain, tanggapannya seperti apa?

Ya, sektor kesehatan, sektor perlindungan sosial, dan sektor pemulihan ekonomi ini yang selalu dibilang fokusnya Presiden. Anggaran Kesehatan, misalnya, cuma tersalurkan dan terealisasi 1,53 persen, meskipun semuanya bukan di sana. Lalu disebutkan Kementerian Sosial 28 persen. Kaget juga saya, karena semua data diinput, tapi setelah dilihat di situ masuk kartu prakerja, BLT dana desa, diskon listrik, masuk semua di situ dan itu nomenklatur anggaran sektor perlindungan sosial, bukan Kemensos karena kalau Kementerian sosial sendiri kurang lebih 60 persen.

Apakah ada arahan khusus ke Kemensos?

Ya, Presiden minta percepat penyaluran batuan sosial, itu aja penekannya.

Apakah ada kendala penyaluran?

Kita mengacu pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebenaranya itu warisan tahun 2015 dari data terpadu yang dikirim BPS yang dulu untuk BLT zaman Pak SBY oleh BPS. Data terpadu itu pengelolaanya diserahkan kepada Kemensos karena juga ada kaitan dengan UU penanganan fakir miskin tahun 2011 , di mana disebutkan di situ untuk wali datanya kemiskinan ini Kemensos. 2015 UU Fakir Miskin juga terkait dengan pemerintah daerah bahwa pengelola data daerah ya pemerintah daerah.

Artinya, semenjak 2015 ke sini belum ada verivikasi validasi data secara nasional, yang dilakukan validasi secara daerah bukan nasional, dan dari semua daerah, tidak seluruh daerah rajin meng-update, makanya sudah dianggarkan Bappenas, Menkeu juga tahun depan sekitar 800 miliar rupiah untuk verivalidasi secara nasional yang anggaran di sini.

Tim yang akan melakukan siapa?

Nanti kita lihat, gabungan saja, tim pendamping PKH, desa, dan BKKBN karena mereka yang wira-wiri di bawah, mereka udah kenal daerahya, perlu pelatihan nanti bisa dari BPS, pendataan seperti apa dan kalau gak ada halangan 2021 kita lakukan.

Target selesai berapa lama?

Target 3-4 bulan, tapi tergantung Covid-19 juga, kalau enggak ketemu vaksin yang gimana?

Presiden sempat menyinggung reshuffle, bagaimana tanggapannya?

Reshuffle kabinet itu prerogratif Presiden, kita hanya fokus kerja saja. muhammad umar fadloli/P-4