Kadin Desak AS Adil Berikan Subsidi Hijau ke RI

JAKARTA - Pelaku bisnis Indonesia mendesak Amerika Serikat (AS) memberikan perlakuan yang adil dalam pemberian subsidi hijau bagi mineral untuk kendaraan listrik. Keprihatinan itu disampaikan atas 'pengucilan' terhadap mineral kritis Indonesia dari paket subsidi Amerika Serikat untuk teknologi hijau.

"Indonesia dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan AS akan kendaraan listrik dan baterai. Pasalnya, Indonesia memiliki sepertiga dari dari total cadangan nikel dunia yang menempatkan Indonesia pada posisi pertama. Nikel menjadi bahan yang penting untuk produksi baterai kendaraan listrik," kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid dalam keterangan di Jakarta, Selasa (4/4).

Pemerintah AS akan menerbitkan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan EV di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang mencakup 370 miliar dollar AS dalam subsidi untuk teknologi energi bersih. Namun, baterai yang mengandung komponen sumber Indonesia dikhawatirkan tetap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak Inflation Reduction Rate (IRA) secara penuh, karena Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan dominasi perusahaan Tiongkok dalam industri nikel.

Arsjad menambahkan Indonesia tengah bekerja sama dengan perusahaan multinasional untuk membangun rantai pasokan nikel terpisah untuk Tiongkok dan non-Tiongkok.

"Indonesia adalah teman bagi Tiongkok dan negara barat. Kami menyediakan mineral penting bagi Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa (UE). Kami berupaya memastikan memiliki portofolio inklusif baik Tiongkok maupun non-Tiongkok dalam sektor pertambangan nikel guna mencapai kesepakatan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan," katanya.
Halaman Selanjutnya....