Kabar Baik Bagi Warga RI! DPR Batalkan Pengadaan Kalender Hampir 1 Miliar dari Uang Rakyat

Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI memutuskan membatalkan proyek pengadaan kalender cetak untuk tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp955 juta, yang menuai polemik.

Hal itu diutarakan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar, menurutnya keputusan tersebut diputuskan pada Senin (29/8).

"Dua hari yang lalu diputuskan tidak dilanjutkan lelangnya," kata Indra saat dikonfirmasi wartawan, pada Rabu (31/8).

Sebelumnya, Indra menuturkan anggaran cetak kalender DPR senilai Rp 955 juta diperuntukan untuk tahun 2023.

"Itu untuk kalender 2023 dilelang waktu bulan Oktober dan dicetak Desember," kata Indra.

Ia menjelaskan ada dua jenis kalender DPR yang akan dicetak, yakni kalender meja dan kalender gantung.

Besarnya anggaran menurut Indra telah didasarkan pada harga perkiraan saat ini, di mana kalender meja dianggarkan Rp27.500 per unit dengan jumlah 5.000 unit. Sementara kalender gantung akan dicetak sebanyak 15 ribu unit dengan harga satuan Rp45.500.

Berdasarkan laman resmi LPSE DPR RI, anggaran kalender tersebut memiliki tender 739087 dengan update terakhir pada tanggal 23 Agustus 2022.

Adapun, APBN yang digunakan untuk mencetak kalender hampir Rp1 miliar itu berasal dari pembayaran pajak dan penerimaan bukan pajak seperti laba BUMN dan hibah swasta.

Pembatalan proyek itu turut disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati.

Achmad mengatakan pihaknya membatalkan pengadaan kalender tahun 2023 sebesar Rp955 juta.

"Kami meminta untuk dikaji ulang, belum dihentikan total. Itu kan kebutuhan rutin ya, kebutuhan organisasi. Jadi kami kaji dulu, bagaimana letak kemahalannya, lalu dari sisi kuantitasnya," jelasnya.

Ia menjelaskan pihaknya akan mengkaji ulang terkait dugaan besarnya anggaran pengadaan kalender sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

"Nanti kami akan lihat dan kaji, seperti apa pengaturannya supaya tidak membuat polemik, dianggap kemahalan, dianggap kelebihan. Kan itu kebutuhan rutin, semua institusi dan lembaga pasti mencetak kalender," pungkas Dimyati.