Jurnalis Desak Jepang untuk Tekan Junta

TOKYO - Seorang jurnalis dan pembuat film dokumenter Jepang yang baru-baru ini dibebaskan oleh junta yang berkuasa di Myanmar lewat amnesti, pada Senin (28/11) menyerukan agar Tokyo lebih menekan junta dan menerima pengungsi yang melarikan diri dari negara Asia tenggara itu.

Toru Kubota menghabiskan tiga setengah bulan mendekam di penjara setelah ia ditangkap dekat sebuah lokasi unjuk rasa antipemerintah di Yangon pada Juli lalu bersama dengan dua warga negara Myanmar.

Sejak terjadinya kudeta militer pada Februari 2021, ribuan orang telah dipenjara selama penumpasan berdarah terhadap perbedaan pendapat.

Kubota, 26 tahun, dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara karena merekam aksi protes antikudeta dan juga mendapat tambahan hukuman tiga tahun karena melanggar undang-undang imigrasi Myanmar.

Dia dibebaskan pada 18 November bersama ribuan tahanan lainnya, termasuk mantan Duta Besar Inggris, Vicky Bowman, dan ekonom asal Australia, Sean Turnell, yang pernah jadi penasihat pemimpin terguling Aung San Suu Kyi.

Kubota mendesak Jepang, yang telah lama menjadi donor dan investor utama bagi Myanmar, untuk mengambil pendekatan proaktif yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar dan juga lebih proaktif mengkritik Myanmar untuk itu.

Dia pun mengatakan Jepang harus menelaah dengan sangat ketat apakah dana bantuan tersebut digunakan oleh militer, mengalir ke militer, dan apakah dana tersebut pada dasarnya digunakan untuk membunuh orang.

Tak lama setelah terjadinya kudeta, Jepang mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan semua proyek bantuan baru, meskipun program yang ada tidak terpengaruh, dan Tokyo telah berhenti menjatuhkan sanksi kepada komandan militer dan polisi.

Sedangkan Kementerian Pertahanan Jepang pada September lalu mengatakan bahwa pihaknya telah mengakhiri program pelatihan anggota militer Myanmar yang kontroversial.

Seperti Alat Propaganda

Dalam pernyataannya Kubota juga mendesak Tokyo untuk menerima lebih banyak pengungsi dari Myanmar. Jepang sendiri adalah penandatangan Konvensi Pengungsi PBB, tetapi negara itu hanya menerima sedikit pengungsi dari wilayah konflik di seluruh dunia setiap tahunnya.

"Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana melindungi orang-orang yang melarikan diri dari pemerintahan otoriter," kata Kubota dalam konferensi pers di Tokyo pada Senin.

Dalam konferensi pers itu, Kubota juga menggambarkan kondisi selama penahanan awalnya bagaikan neraka dan mengatakan dia ditahan di sel isolasi di Lapas Insein yang terkenal kejam.

Namun dia mengatakan pembebasannya melalui amnesti bersama dengan hampir 6.000 tahanan lainnya terasa seperti alat propaganda.

"Semua itu tidak mengubah fakta bahwa sekitar 12.000 orang masih ditahan secara tidak wajar," pungkas Kubota.AFP/I-1