Junta Tetap Tolak Utusan Asean Temui Suu Kyi

YANGON - Utusan Khusus Asean, Prak Sokhonn, tidak akan diizinkan untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi pada kunjungan keduanya ke Myanmar. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Dewan Militer (junta) Myanmar, Jenderal Zaw Min Tun pada akhir pekan lalu.

Suu Kyi telah ditahan sejak kudeta 1 Februari 2021. Pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi itu telah dijatuhi hukuman 11 tahun penjara atas 19 dakwaan dan menghadapi dakwaan lebih lanjut yang dapat membuatnya dipenjara selama 100 tahun.

Ketika ditanya tentang kemungkinan pertemuan dengan Suu Kyi dan mantan Presiden Myanmar, Win Myint, juru bicara tersebut mengatakan bahwa Utusan Khusus Asean hanya dijadwalkan untuk bertemu dengan kelompok etnis bersenjata yang saat ini sedang mengadakan pembicaraan damai dengan junta.

"Saat ini, pertemuan dengan orang-orang yang tepat dan layak akan sesuai jadwal," kata Min Tun. "Orang-orang yang pantas untuk ditemui tidak termasuk mereka yang sedang diadili dan diadili," imbuh dia.

Sokhonn, yang juga Menteri Luar Negeri dan Wakil Perdana Menteri Kamboja, dijadwalkan melakukan kunjungan keduanya ke Myanmar sebagai Utusan Khusus Asean pada 29 dan 30 Juni mendatang.

Fokus kunjungannya adalah untuk penyaluran bantuan kemanusiaan kebutuhan yang mendesak bagi Myanmar, tetapi para pemimpin Asean, termasuk Perdana Menteri Kamboja, telah menyerukan pertemuan dengan Suu Kyi dan pejabat dari pemerintah bayangan National Unity Government (NUG), dengan mempertimbangkan bahwa pembicaraan dengan mereka akan jadi kunci untuk menyelesaikan konflik.

Pada kunjungan pertama Utusan Khusus Asean pada Maret lalu, Dewan Militer menjadwalkan pertemuan antara Sokhonn dan beberapa anggota Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), tetapi pertemuan dibatalkan setelah beberapa anggota NLD telah meninggalkan MYanmar.

Implementasi Konsensus

Saat ini Kamboja adalah ketua Asean dan dalam panggilan telepon dengan pemimpin junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing pada 1 Mei lalu, PM Hun Sen mendesak dia untuk mengizinkan utusan khusus itu bertemu dengan Suu Kyi.

Selain itu Hun Sen juga meminta pemimpin militer untuk mengambil langkah lebih lanjut untuk mengimplementasikan konsensus lima poin untuk Myanmar, yang dicapai dengan para menteri luar negeri Asean pada April 2021.

Kegagalan untuk mencapai semua poin dalam konsensus dalam lebih dari setahun telah menyebabkan meningkatnya kritik di dalam dan luar negeri, dan Sokhonn akan menggunakan kunjungan keduanya untuk fokus pada poin-poin penting dalam perjanjian.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, telah berbicara dalam KTT global dengan menyerukan pembicaraan khusus antara Utusan Khusus Asean, Suu Kyi dan para pemimpin NUG, dengan alasan bahwa konsensus lima poin termasuk kesepakatan untuk mengadakan dialog dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar. RFA/I-1