Junta Militer Setujui Gencatan Senjata

BANDAR SERI BEGAWAN - Penguasa militer Myanmar telah menyetujui seruan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) bagi gencatan senjata hingga akhir tahun untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan.

Informasi ini dilaporkan oleh kantor berita Jepang, Kyodo, mengutip pernyataan dari diplomat dari Brunei yang ditunjuk oleh Asean sebagai utusan khusus Asean untuk Myanmar, Erywan Yusof, pada Minggu (5/9).

Menyusul terjadinya kudeta pada Februari lalu, Asean telah berusaha untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar yang menyebabkan ratusan orang terbunuh, serta membuka pintu dialog antara penguasa militer dan lawan-lawan politik mereka.

Usulan gencatan senjata diusulkan Erywan dalam konferensi video dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, Wunna Maung Lwin.

"Pihak militer telah menerimanya," kata Erywan kepada Kyodo. "Ini bukan gencatan senjata politik. Ini adalah gencatan senjata untuk memastikan keselamatan, (dan) keamanan para pekerja kemanusiaan dalam upaya mereka mendistribusikan bantuan dengan aman," imbuh dia.

Erywan juga menambahkan bahwa selama konferensi video bahwa pihak penguasa junta di Myanmar tidak memiliki perbedaan pendapat dengan apa yang dikatakan olehnya sehubungan dengan usulan gencatan senjata tersebut.

"Saya juga telah menyampaikan proposal ini secara tidak langsung kepada partai-partai yang menentang kekuasaan militer," tambah dia.

Masih Bernegosiasi

Dalam sebuah sesi wawancara pada Sabtu (4/9), Erywan mengatakan bahwa dirinya masih bernegosiasi dengan junta militer mengenai persyaratan kunjungan yang dia ajukan sebelum akhir Oktober, dan ia pun telah meminta akses untuk bertemu dengan mantan pemimpin Myanmar terguling, Aung San Suu Kyi.

"Namun yang kami serukan saat ini adalah agar semua pihak menghentikan kekerasan, terutama dalam hal pendistribusian bantuan kemanusiaan," katanya.

Terkait dengan bantuan kemanusiaan itu, Erywan mengatakan bahwa negara-negara Asean dan mitra dialog telah menjanjikan bantuan sebesar 8 juta dollar AS untuk Myanmar.

Krisis di Myanmar terjadi setelah militer merebut kekuasaan dan menuduh terjadinya penyimpangan dalam pemilihan umum pada November 2020 lalu yang kemenangannya disapu bersih oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD) yang pimpinan oleh Suu Kyi.

Sementara itu komisi pemilihan dan pemantau internasional saat itu mengatakan tuduhan militer tentang terjadinya kecurangan dalam pemilu itu tidak benar. ST/I-1