Junta Kirim Utusan ke KTT

YANGON - Myanmar akan mengirim utusan non-politik tingkat tinggi ke pertemuan puncak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) pekan depan. Hal itu disampaikan oleh juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Min Tun, pada Selasa (19/10), setelah Asean melarang pemimpin junta Min Aung Hlaing untuk hadir.

"Seorang pejabat dari kementerian luar negeri akan menghadiri KTT yang digelar selama tiga hari, setelah mendapatkan lampu hijau dari perwakilan Asean," kata Zaw Min Tun tanpa merinci nama dan jabatan dari utusan tersebut.

Pengumuman tersebut menyusul keputusan menteri luar negeri Asean pada pertemuan darurat pada 15 Oktober untuk menolak Min Aung Hlaing duduk di meja pertemuan pekan depan karena ia telah mengingkari langkah-langkah pelaksanaan untuk memulihkan perdamaian dan demokrasi setelah kudeta militer 1 Februari.

Dalam keputusannya, Asean juga mengutip penolakan junta untuk mengizinkan akses utusan khusus Asean, Erywan Yusof, untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin lain dari pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy /NLD) yang digulingkan, dan hanya mengizinkan utusan khusus bertemu dengan semua pemangku kepentingan sebagai bagian dari konsensus lima poin yang dicapai pada pertemuan Asean pada April lalu.

Atas keputusan junta itu,Erywan Yusof memutuskan untuk membatalkan perjalanannya ke Myanmar pekan ini setelah permintaan pertemuan itu ditolak.

Menanggapi keputusan Asean pekan lalu, junta yang berkuasa di Myanmar menuding keputusan itu diambil tanpa persetujuan semua anggota Asean.

Pada Senin (18/10) lalu, dalam pidatonya Min Aung Hlaing mengatakan tuntutan Erywan Yusof tidak bisa dinegosiasikan, tetapi pemerintahnya akan bekerja sama sebanyak mungkin dengan Asean. "Kunjungan utusan khusus Asean ke Myanmar masih dalam pembahasan karena berbagai usulan," kata Min Aung Hlaing.

Dalam pidatonya, Min Aung Hlaing juga menyalahkan masyarakat internasional karena menekan militer, namun tetap diam saat kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah bayangan dan milisi antijunta.

Pada Senin, junta membebaskan 5.636 tahanan politik dan langkah pembebasan itu dikatakan pengamat sebagai upaya untuk mengurangi tekanan dari Asean dan masyarakat internasional.

Desakan untuk Dialog

Menurut analis politik bernama Dr Sai Kyi Zin Soe, akan lebih baik bagi junta untuk memenuhi tuntutan Asean setelah mereka merusak kredibilitasnya dengan mengingkari janjinya.

"Jika terus menolak untuk melaksanakan lima poin yang telah disepakati sebelumnya, Asean mungkin akan menjatuhkan semacam tindakan atau hukuman, yang belum pernah dilakukan sebelumnya," ungkap dia.

Pernyataan Dr Zin Soe diamini oleh seorang pakar urusan Asean yang bernama Moe Thuzar. "Dalam situasi ini, Asean mungkin tidak akan mengambil tindakan berlebihan yang dapat merusak hubungan timbal balik, tetapi mungkin mengambil sikap yang lebih tegas untuk memastikan pendekatan konstruktifnya tidak dimanfaatkan," ungkap Thuzar.

Sementara itu menurut Kyaw Htwe, anggota Komite Sentral NLD dan mantan anggota parlemen mengatakan bahwa sangat penting agar semua tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi, dibebaskan sebelum dialog politik yang berarti dapat diadakan.

"Agar dialog benar-benar bermakna, semua tahanan saat ini harus dibebaskan tanpa syarat," pungkas Kyaw Htwe.RFA/BenarNews/I-1