Junta Janji Terapkan Beberapa Konsensus Asean

YANGON - Pemimpin junta di Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, pada Senin (1/8) mengatakan bahwa beberapa poin dari konsensus yang dicapai antara junta dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) untuk mengakhiri krisis yang sedang berlangsung di negara itu, akan dilaksanakan tahun ini.

Dalam pidatonya yang disiarkan di stasiun televisi milik pemerintah, konsensus yang dimaksudkan Min Aung Hlaing mengacu pada kesepakatan yang ia capai dengan para pemimpin Asean pada April tahun lalu yang menyerukan penghentian segera segala bentuk kekerasan di Myanmar dan pengiriman utusan Asean ke negara itu untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Min Aung Hlaing mengatakan bahwa junta militer, yang menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis dalam kudeta pada Februari 2021, tidak dapat menerapkan apa yang disebut konsensus lima poin tahun lalu karena sejumlah alasan seperti kurangnya stabilitas akibat dampak pandemi virus korona dan terjadinya kerusuhan dan kekerasan internal.

"Tahun ini, karena semua situasi sedang berlangsung, poin-poin yang paling mungkin dari lima konsensus Asean akan dilaksanakan di bawah kerangka Asean," kata Min Aung Hlaing.

Meskipun utusan khusus Asean yang saat ini dipegang oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, telah mengunjungi Myanmar dua kali pada Maret dan Juni tahun ini, poin-poin penting dari konsensus tetap tidak terpenuhi karena konflik dan kekerasan terus berlanjut di seluruh negeri.

Prak Sokhonn pun tidak diizinkan oleh junta untuk bertemu dengan Suu Kyi dan para pemimpin terpilih lainnya yang ditahan.

Keadaan Darurat

Pidato Min Aung Hlaing diutarakan menyusul pengumuman resmi junta pada Minggu (31/7) yang memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan berikutnya dimana keputusan itu telah diterima dengan suara bulat oleh Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional negara itu, di mana Min Aung Hlaing adalah anggota paling berpengaruh.

Min Aung Hlaing mengatakan kepada dewan bahwa langkah itu diperlukan untuk terus menangani stabilitas dan perdamaian dan bekerja untuk mengadakan pemilihan umum untuk mengembalikan negara itu ke sistem demokrasi multipartai.

Min Aung Hlaing juga memandang bahwa kelompok oposisi sebagai hambatan untuk melaksanakan tujuan politik dan keamanan junta, serta mengklaim bahwa teroris internal dan eksternal serta konspirator mereka berkomitmen untuk menghancurkan secara total negaranya. BangkokPost/KyodoNews/I-1