Jokowi Perlu Bentuk Kementerian Bidang Digital

YOGYAKARTA - Pesatnya perkembangan teknologi digital telah merambah ke berbagai aspek dan menuntut cepatnya respons pemerintah. Melihat kebutuhan tersebut, beberapa negara di dunia mendirikan sebuah kementerian yang membawahi berbagai urusan terkait bidang digital.

Manajer Riset Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM, Anisa Pratita Mantovani, mengatakan tidak menutup kemungkinan Indonesia melakukan hal yang sama. Sebab, beberapa negara di dunia telah berupaya meregulasi isu-isu digital tersebut dengan cara mendirikan sebuah lembaga atau kementerian khusus yang menaungi urusan digital lima tahun lalu.

"Disrupsi terjadi di masyarakat dan di belahan dunia perkembangan ICT begitu cepat. Beberapa tren negara-negara meregulasi soal ini karena bagaimanapun ini ada peluang sekaligus tantangan," katanya saat menyampaikan kajian CfDS Fisipo l UGM terkait Peluang Berdirinya Kementerian Bidang Digital di Indonesia, di Fisipol UGM, Rabu (24/7).

Anisa memaparkan, perlunya kementerian digital ini mengingat tingginya angka penetrasi internet di Indonesia yang rata-rata 5 persen per tahun. Sementara sumbangan sektor ekonomi digital mencapai 10.3 miliar dolar di tahun 2017 dan prediksi 150 miliar dolar di tahun 2025.

Di sisi lain, marak terjadinya kejahatan dan operasi siber serta adanya kesenjangan SDM digital dan tata kelola internet serta data di Indonesia. Oleh karena itu, kata Anisa, terkait peluang berdirinya Kementerian Bidang Digital di Indonesia ini adalah untuk menyelaraskan bidang digital di Indonesia agar tidak lagi sektoral dan terkotak- kotak. Apalagi masingmasing kementerian selama ini memiliki program sendirisendiri.
Halaman Selanjutnya....