Jokowi Minta Ketum Parpol Jaga Stabilitas politik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pertemuan antara dia dengan para ketua umum partai politik untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di tengah dampak gejolak ekonomi global terhadap Indonesia saat ini.

"Karena situasi ekonomi global yang tidak jelas, yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasikan sehingga stabilitas politik dan keamanan itu menjadi sangat penting saat ini," kata dia, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/10).

Presiden menyampaikan hal tersebut usai melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, serta melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Namun, Jokowi juga tidak menampik bahwa pertemuannya dengan para ketua umum partai politik dalam beberapa waktu terakhir turut membicarakan agenda pada 2024. Pada 2024, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan oresiden dan wakil presiden periode 2024-2029. "Termasuk juga untuk 2024 lah, kita tidak mungkin tutupi itu," kata dia.

Ia mengatakan, stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri sangat dibutuhkan saat ini. Ia menjelaskan tidak boleh ada persoalan besar dalam perekonomian dalam negeri menjelang Pemilu 2024.

"Jangan sampai kita menjelang Pemilu padahal ada persoalan besar dalam ekonomi global, terganggu ekonomi kita, itu yang kita tidak kehendaki, sehingga saya intens berbicara dengan ketua-ketua partai untuk itu," kata dia.

Jokowi pada Sabtu (8/10) bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di Batutulis, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, selama dua jam.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjelaskan pertemuan tersebut membahas berbagai masalah bangsa dan negara, seperti penanganan ancaman krisis ekonomi dan krisis pangan.

Pada akhir Agustus 2022, Jokowi juga bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Tahapan Pemilu

Hasto Kristiyanto sendiri memperkirakan calon presiden (capres) yang akan diusung partainya pada Pemilu 2024 diumumkan pada Juni 2023.

"Pak Jokowi dulu diumumkan oleh Bu Mega pada Maret 2014, pemilunya pada bulan Juni sehingga kalau kita menggunakan analogi itu kira-kira Juni tahun depan (2023) pas Bulan Bung Karno," kata Hasto saat menjadi pembicara dalam diskusi Election Corner bertema "Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024""di Fisipol UGM Yogyakarta, di Kabupaten Sleman, Senin.

Terkait pengumuman capres, menurutnya, PDIP telah memiliki pengalaman pemilu berulang kali sesuai dengan tahapan yang ditetapkan KPU RI. "Tahapan pemilu masih Oktober tahun depan, pencapresan kita terus berdialektika," ujarnya.

Demikian pula saat mengumumkan cawapres pendamping Jokowi pada Pemilu 2019, menurut Hasto, tidak bisa lepas dari dinamika politik yang berkembang saat itu. "Kiai Ma'ruf itu diputuskan (capres) Minggu jam empat sore, pendaftarannya (di KPU) hari Senin. Itu Kiai Ma'ruf karena dinamika politik, itu riil politik, di dalam praktik itu seperti itu," jelas dia.

PDIP, kata Hasto, saat ini tengah menyiapkan sosok Capres 2024 yang berani mengambil keputusan, mampu membawa Indonesia memimpin bangsa-bangsa di dunia, dan memiliki rekam jejak kuat.

"Pemimpin yang berani mengambil keputusan meskipun pahit, pemimpin yang mampu membawa bahtera Indonesia menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia dan tentu saja pemimpin ideologis, pemimpin memiliki kemampuan teknokratis, memiliki rekam jejak sejarah panjang, dan kuat," kata dia.

Tidak hanya itu, kata Hasto, capres yang diusung harus sosok pemimpin yang mendapat dukungan kekuatan kolektif parpol dan gabungan parpol.