Jokowi Komitmen Perkuat Alutsista

Peningkatan kemampuan alutsista Indonesia dikembangkan dengan strategi investasi bidang industri persenjataan dan pertahanan.

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo, mengatakan pihaknya akan berkomitmen untuk terus memperkuat pertahanan Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengembangkan investasi di bidang industri Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista). Langkah ini dilakukan dengan menjalin bekerjasama negara lain untuk transfer wawasan dan meningkatkan teknologi militer.

"Kita investasi di bidang alutsista, setiap anggaran yang ada di Kementerian Pertahanan dibangun industri alutsista," ujarnya dalam debat Pilpres keempat di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3).

Jokowi menuturkan, investasi pemerintah di bidang alutsista tersebut telah menghasilkan beberapa peralatan militer, seperti tank harimau dan kapal selam dadali. Menurut Jokowi, jika pemerintah terus menggaet investor untuk mengembangkan investasi di bidang pertahanan, maka teknologi alutsista Indonesia akan berkembang baik.

"Kalau investasi-investasi di bidang pertahanan kita terus dilakukan. Kalau kita kembangkan investasi yang baik lewat teknologi. Saya yakin kita memiliki alutsista yang baik," ucapnya.

Kemudian, di bidang hubungan internasional, Jokowi terus menunjukkan komitmennya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang menerapkan politik bebas aktif, yang bebas tidak menganut terhadap blok apapun, dan aktif dalam menjaga ketertiban dunia.

Salah satu cara yang dipakai Jokowi dalam berdiplomasi adalah menggunakan keunggulan Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar se-dunia. "Diplomasi ini kita sering diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan konflik. Contoh di Rakhine State kita diminta oleh PBB untuk menjadi mediator. Di Afganisthan kita diminta juga untuk mendamaikan," tuturnya.

Jokowi menjelaskan, dalam diplomasi luar negeri, yang pertama adalah kepentingan nasional dinomor satukan. Kedua, adalah perlindungan WNI yang tinggal di luar negeri. Yang ketiga, adalah bagaimana Indonesia bisa menjalin perdagangan dan investasi dengan negara-negara lain.

"Termasuk juga dalam menawarkan produk-produk dalam ekspor. Potensi-potensi yang ada di negara kita yang bagus masuk ke negara-negara penduduk muslim dan memiliki kekuatan," ucapnya.

Reformasi Birokrasi

Pada segmen mengenai pemerintahan, soal reformasi birokrasi menjadi menjadi isu strategis yang digaungkan kedua calon presiden. Perbaikan terhadap birokrasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan kedua kandidat ketika terpilih nanti, untuk menciptakan birokrasi ideal sehingga terwujud tata pemerintahan yang baik untuk kepentingan masyarakat.

Capres nomor urut 01 Joko Widodo memperkenalkan sistem 'Dilan' atau digital melayani. Sistem ini menunjukkan komitmen antikorupsi dengan memperbaiki sistem pemerintahan dan birokrasi. Menurutnya lewat pelayanan berbasis elektronik seperti yang telah ia terapkan pada masa pemerintahannya, seperti e-budgeting, e-procurement dan e-government sangat efektif dalam pelayanan birokrasi di era digital.

Jokowi mengungkapkan, saat ini di seluruh dunia, penggunaan pelayanan berbasis elektronik sangat menentukan kecepatan. Karena di masa depan, tidak terjadi lagi negara besar menguasai negara kecil atau pun sebaliknya. Melainkan negara yang cepat akan menguasai negara yang lambat. Sehingga perlu peningkatan kualitas sdm aparatur sipil negara dalam mengelola teknologi informasi tersebut.

"Oleh sebab itu diperlukan pemerintahan Dilan dalam pemerintahan. Karena ke depan kita harus cepat, cepat memutuskan dan cepat merseponse setiap perubahan yang ada," ujar Jokowi.

tri/rag/AR-3