Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Pembantu Presiden - Pengusaha Ingin Menteri Ekonomi yang Sarat Terobosan

Jokowi Dinilai Perlu Regenerasi Politik

Foto : ANTARA/MOHAMMAD AYUDHA

BERSAMA CUCU - Presiden Joko Widodo bersama cucunya Jan Ethes memanfaatkan waktu libur di Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (1/5).

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai membutuhkan anggota kabinet dari figur-figur baru pada periode kedua pemerintahannya, dalam rangka regenerasi politik. Meskipun beban tanggungan politik Jokowi periode mendatang relatif lebih kecil, karena tidak ikut berpartisipasi pada Pemilu 2024, namun beban kinerjanya justru lebih berat.

Sebab, Jokowi harus bisa meninggalkan warisan berupa pemenuhan janji-janji pembangunan yang telah diungkapkannya. Oleh karena itu, Jokowi memerlukan menteri-menteri yang profesional dan loyal, serta mampu mengerjakan semua pekerjaan yang diberikan hingga tuntas.

"Kabinet Jokowi perlu peremajaan, bukan hanya peremajaan orang, tapi juga gagasan sekaligus sebagai upaya melakukan regenerasi politik. Jangan orang yang hanya itu-itu saja. Terkesan bangsa ini kehabisan stok calon menteri, padahal banyak," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, ketika dihubungi, Rabu (1/5).

Seperti santer diberitakan, Presiden Jokowi mengisyaratkan akan merombak (reshuffle) kabinet dalam waktu dekat, diperkirakan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pada 22 Mei nanti, atau tidak menunggu setelah pelantikan pada Oktober mendatang.

Berdasarkan hasil real count sementara KPU, perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden, Jokowi-KH Ma'ruf Amin, diprediksi tidak bisa terkejar lagi oleh rivalnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Terkait soal kabinet, Adi menambahkan dalam level praktiknya komposisi kabinet Jokowi harus diisi oleh menteri yang profesional dan berintegritas, baik dari kalangan profesional maupun dari kalangan partai politik.

"Sebab, periode kedua adalah pertaruhan sesungguhnya Jokowi untuk menunjukkan kinerjanya. Jangan sampai menteri yang diangkat nantinya justru menjadi benalu kabinet yang bisa merusak citra Jokowi," tukas Adi yang juga dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta itu.

Dia menambahkan, petahana harus lebih otonom dalam menentukan figur menteri yang akan membantunya dalan periode mendatang, sehingga para menteri itu tidak mendapatkan intervensi dari pihak mana pun.

"Periode kedua ini Jokowi pastinya lebih otonom memilih calon menteri yang tak bisa diintervensi siapa pun. Tentu, dia sudah punya preferensi siapa calon menteri yang hanya pencitraan atau kerja beneran," jelas Adi.

Sudah Bersih

Sebelumnya, sejumlah kalangan mengemukakan Presiden Jokowi sudah waktunya merombak kabinet. Para menteri yang dinilai tidak membantu tapi malah membuat masalah, sudah sepantasnya dicoret dari kabinet sehingga Presiden sudah bersih dari pembantu-pembantu yang kontraproduktif di awal periode kedua pemerintahannya.

Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Erwan Agus Purwanto, mengemukakan saat ini Jokowi lebih leluasa sehingga bisa langsung tancap gas. "Dugaan saya jika pada tanggal 22 Mei Pak Jokowi sesuai real count dinyatakan sebagai pemenang pilpres maka beliau akan segera bekerja cepat untuk menata kabinetnya," kata Erwan, Senin (29/4).

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin, menambahkan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Meski demikian, jika sekarang ada menteri-menteri yang dinilai bermasalah, bahkan menjadi beban bagi Presiden, sebaiknya dilakukan reshuffle begitu hasil real count KPU diumumkan. "Jika menurut Presiden, ada menteri misalnya di bidang ekonomi yang membebani dan layak diganti, ya segera ganti saja," kata Ujang.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengharapkan Presiden bisa memilih figur yang memiliki terobosan untuk mendorong ekonomi dalam negeri bisa meningkat. Menurut dia, hal itu yang paling penting karena selama ini pertumbuhan ekonomi dalam negeri belum beranjak dari level lima persen.

"Jadi memang harus terpilih orang-orang yang mempunyai kemampuan. Harapan kami adalah kalau bisa malah di atas rata-rata, karena sudah cukup lama juga pertumbuhan kita yang tertahan di angka lima persen," tukas Hariyadi, Selasa (30/4). ags/tri/WP

Penulis : Agus Supriyatna

Komentar

Komentar
()

Top