Jika Terjadi Kebakaran Hutan Lagi, Presiden Copot Pangdam dan Kapolda

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan akan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan bagi Kepala Polda (Kapolda), Panglima Kodam (Pangdam) hingga Kepala Polres (Kapolres) serta Komandan Kodim (Dandim) jika terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya yang tak bisa langsung diatasi.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/2).

"Saya ingin mengulang lagi apa yang saya sampaikan 2016 dan 2017, bahwa penanganan kebakaran hutan ini sudah dibentuk satgas yang melibatkan masyarakat, perusahaan yang ditangani, gubernur, bupati, wali kota, Pangdam, Danrem, Kodim, Kapolda, Kapolres yang ada di daerah, aturan main kita masih sama.

Saya sudah janjian dari Panglima TNI dan Kapolri," kata Presiden Jokowi. "Karena mungkin banyak Pangdam yang pindah, Kapolda sudah ganti, Kapolres, Danrem, Dandim sudah ganti. Jadi yang baru mungkin belum tahu aturan main kita.

Jadi, saya ulang lagi aturan mainnya, kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani dengan baik, aturan main tetap sama dan belum saya ganti. Masih ingat? Ya dicopot. Sudah, tegas ini saya ulang lagi," sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Presiden menuturkan akan langsung mengontak Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian jika di tahun 2018 ini ada kebakaran hutan atau lahan. "Kalau ada kebakaran, di sebelah mana, saya telepon Panglima, ganti Pangdamnya.

Kebakaran enggak rampung di provinsi mana, telepon Kapolri, ganti Kapolda, kalau kecil lagi, Kapolresnya. Ini langkah yang efektif untuk gerakkan satgas di lapangan, karena kalau ganti gubernur tidak bisa," ujar Presiden.

Presiden menjelaskan, kegiatan efektif yang bisa dilakukan dalam mencegah kebakaran adalah menggerakkan seluruh perusahaan, masyarakat, dan organisasi yang ada sampai di bawah. "Saya kira di Polri ada sampai Babinkamtibmas, di TNI ada yang sampai Babinsa. Saya kira ini akan efektif untuk gerakkan organisasi yang ada, masyarakat, perusahaan," jelas Presiden.

Bisa Dicegah

Presiden lalu sedikit bercerita mengenai komplain yang diterimanya dari Perdana Menteri (PM) Singapura dan PM Malaysia terkait kebakaran hutan. "Dalam Asian Summit, setiap bertemu PM Singapura dan PM Malaysia pasti komplain yang masuk ke saya, asap.

Tapi, 2016-2017, kemarin bertemu terakhir di India, dua orang PM sudah salami kita. Pak 2018, seperti 2016-2017. Saya sudah ngomong, saya jamin. Tapi ingat, saya udah ngomong jamin, begitu ada asap, muka kita ditaruh di mana?" ucap Presiden.

"Saya rasa lompatan kemajuan dalam bidang karhutla perlu kita sampaikan lagi ke masyarakat, bukan untuk dipamerkan tapi sebagai pengingat. Jadi, kita ingatkan, betapa 2015 dan sebelumnya, 18 tahun data yang saya miliki, tiap tahun selalu berulang-ulang. Ini bisa dicegah kalau kita kerja bersama," tambah Presiden. fdl/AR-2