Jepang-Korsel Kembali Bersitegang

Di bawah kesepakatan 2015, Tokyo berjanji memberikan dana sebesar 1 miliar yen atau setara 8.8 juta dollar AS untuk membantu para korban.

TOKYO - Kasus perempuan-perempuan yang dipaksa bekerja sebagai budak seks pada era penjajahan Jepang di Korea Selatan (Korsel), kembali bergulir. Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono, mengatakan segala bentuk upaya untuk merevisi kesepakatan 2015 antara Tokyo dan Seoul tidak akan bisa diterima dan hanya akan membuat hubungan kedua negara tidak dapat dikendalikan.

"Kesepakatan Jepang -Korsel adalah sebuah kesepakatan antara dua negara dan salah satu kesepakatan yang telah diapresiasi sangat baik oleh masyarakat internasional. Jika pemerintah Korsel mencoba untuk merevisi kesepakatan yang telah diimplementasikan itu, maka ini akan membuat hubungan Jepang-Korsel tidak terkendali dan hal ini tidak akan bisa diterima," kata Kono.

Pernyataan Kono itu dicetuskan setelah Menteri Luar Negeri Korsel, Kang Kyung-wha, menyebut kesepakatan 2015 gagal memenuhi kebutuhan para korban dan pihaknya meminta maaf telah membuat kesepakatan yang kontroversial. Langkah ini menyusul sejumlah negosiasi untuk mengungkap hasil dari kesepakatan 2015.

"Saya memohon maaf karena menorehkan luka hati pada para korban, keluarga, masyarakat yang mendukung mereka dan seluruh pihak karena kesepakatan ini gagal mencerminkan sebuah pendekatan terhadap para korban, yang mengacu pada standar universal mengenai penyelesaian kasus-kasus HAM," kata Kang.

Di bawah kesepakatan 2015, yang disetujui Tokyo dan tim jaksa penuntut umum Korsel, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, telah meminta maaf kepada para korban yang dipaksa menjadi budak seks di era penjajahan Jepang dan Tokyo berjanji memberikan dana sebesar 1 miiliar yen atau setara 8.8 juta dollar AS untuk membantu para korban.

Bukan hanya itu, kedua pemerintahan juga setuju masalah ini akan diselesaikan secara ireversibel jika keduanya gagal memenuhi kewajiban masing-masing. Namun Presiden Korsel yang baru, Moon Jae-in, mengatakan masyarakat Korsel tidak bisa menerima kesepakatan ini. Hasil penyidikan otoritas Korsel menyimpulkan masalah perbudakan seks di era penjajahan Jepang tidak bisa diselesaikan secara fundamental karena tuntutan para korban agar Pemerintah Jepang memberikan kompensasi hukum, belum dipenuhi.

Tokyo menyebut, masalah kompensasi hukum bagi para korban sudah diselesaikan di bawah pakta 1965 dengan Pemerintah Korsel. Kepala Sekertaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan kesepakatan 2015 pada akhirnya telah menyelesaikan masalah dan secara ireversibel telah dikonfimasi oleh kedua negara.

Dia menekankan penting agar kesepakatan ini diterapkan secara terus-menerus. "Pemerintah Jepang akan terus mendesak Seoul pada setiap kesempatan untuk secara konsisten menerapkan kesepakatan ini," kata Suga. Pemerintah Jepang dan Korsel sekarang ini sedang bersama-sama mencoba mengendalikan program-program misil dan nuklir Jepang.

Dan masalah perbudakan seks pada era penjajahan Jepang acap menjadi penyebab pertengkaran antara Jepang dan negara-negara tetangganya seperti Tiongkok, Korut dan Korsel. Jepang menjajah Semenanjung Korea pada 1910 dan 1945. Negara Sakura itu, bahkan pernah menduduki beberapa wilayah di Tiongkok sebelum dan selama perang dunia dua. uci/Rtr/P-4