Jemput Bola E-KTP Berhasil

Langkah Kemen-dagri mempercepat perekaman e-KTP dengan cara program jemput bola secara serentak sangat menggembirakan.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil) Zudan Arief Fakrulloh mengungkapkan bahwa program layanan jemput bola yang dilakukan serentak secara nasional pada beberapa waktu lalu, dinilai berhasil. Program jemput bola secara nasional berhasil meningkatkan tingkat perekaman data masyarakat. Ada peningkatan perekaman signifikan dari berbagai daerah yang melaksanakan layanan jemput bola secara nasional.

"Yang biasanya per hari sekitar 30 ribuan, di tanggal 27 Desember kemarin naik 100 % lebih menjadi 66 ribuan," kata Zudan, di Jakarta, Selasa (1/1).

Menurut Zudan, program layanan jemput bola secara nasional, dampaknya sangat positif. Program ini dilansir tujuannya untuk mengejar target perekaman nasional. Zudan mengaku, saat program jemput bola secara nasional digelar sempat turun langsung ke lapangan, ke Bangka dan Belitung. Di sana, antusiasme warga dalam melakukan perekaman sangat tinggi.

"Saya turun cek ke Belitung dan Belitung Timur. Antusiasme masyarakat tinggi untuk perekaman dan pembuatan akta kelahiran dan KIA atau Kartu Identitas Anak," katanya.

Kebijakan layanan jemput bola serentak secara nasional, kata Zudan, tak hanya melayani perekaman e-KTP. Tapi juga pengurusan dokumen kependudukan lainnya misalnya akta kelahiran dan KIA. Program jemput bola itu sendiri digelar serentak pada hari Kamis, 27 Desember 2018. "Masyarakat antusias mengikuti program jemput bola ini," kata Zudan.

Zudan menambahkan, pelaksanaan atau tempat pelayanan jemput bola secara nasional bervariasi. Ada yang menggelar layanan jemput bola di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, pesantren, kantor desa, kantor kecamatan, mall, pabrik dan perkantoran.

"Hasil perekaman tanggal 27 Desember naik 100% lebih dibandingkan hari biasa. Pada hari biasa jumlah perekanan 30 ribuan. Tanggal 27 Desember kemarin sehari tembus 66 ribuan," ujarnya.

Ditambahkan Zudan, setidaknya ada 31 daerah yang belum melaporkan hasil jemput bolanya kemarin. Daerah yang belum melaporkan tercatat ada 17 kabupaten dan kota di Papua. Lalu 4 kabupaten di Papua Barat. Dan 6 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

DPTOtoritas KPU

Dalam kesempatan itu juga, Zudan sempat menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon soal ditemukannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah. Dalam pernyataannya, Fadli Zon juga menyebut data Kemendagri payah. Menanggapi itu, Zudan menegaskan, bahwa urusan penyusunan DPT, itu adalah otoritas sepenuhnya Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemendagri tidak ikut campur. Ditjen Dukcapil tugasnya selesai ketika sudah menyerahkan DP4.

"Yang ini saya tidak bisa mencerna pendapat Pak Fadli Zon. Karena DPT itu kewenangan KPU. Yang membuat DPT juga KPU. DPT KPU disusun dari DPT pemilu terakhir ditambah data pemilih pemula yang ada di DP4," katanya.

Zudan juga sempat menjelaskan soal perbantuan perekaman bagi daerah 'zona merah'. Menurut Zudan, bagi daerah yang perekamannya masuk zona merah, akan dibantu, misalnya dari sisi sumber daya manusia yang akan diambil dari daerah lain. "Misalnya, sementara ini secara informal dari Jateng sudah konfirmasi banyak yang bersedia ditugaskan (ke zona merah)," katanya.

ags/AR-3