Jangan Gunakan Pemilu Ajang Saling Menfitnah

Untuk menjaga kondisi keamanan nasional kondusif di tahun politik, semua pihak diminta jangan menggunakan pemilu sebagai ajang saling menfitnah.

JAKARTA - Semua pihak terkait diajak untuk menjadikan pemilu presiden tahun 2019 sebagai ajang pendidikan politik kepada masyarakat. Jangan sampai pemilu menjadi ajang saling menfitnah. Pemilu 2019 hendaknya bisa menjadi sarana yang baik bagi proses pematangan dan pendewasaan berdemokrasi bagi rakyat.

"Saya mengajak kita semuanya, mari kita saling menampilkan gagasan, program, prestasi, dan rekam jejak untuk berkomitmen membangun bangsa dan negara. Mari kita jauhkan dari saling menuding, mencemooh, menjelekkan, dan memfitnah. Hal-hal negatif itu bukan nilai-nilai etika dan moral bangsa Indonesia," kata Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (4/10).

Hasto mengatakan hal itu menyikapi adanya narasi pembohongan publik yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet yang dinilai ada upaya sistematis mengarahkan seolah dilakukan oleh kubu Joko Widodo. Pemilu 2019 hendaknya disikapi sebagai proses demokrasi untuk saling berkontestasi gagasan, program, prestasi, maupun rekam jejak.

Semua pihak, kata Hasto, hendaknya bisa saling menjaga suasana kampanye damai dan kampanye positif sehingga proses pemilu berlangsung secara demokratis. "Calon Presiden Jokowi pada saat pengambilan nomor urut di KPU, sudah mengingatkan untuk berdemokrasi secara sehat dan rasional," katanya.

Kampanye Positif

Karena itu, kata Hasto, proses Pemilu 2019 sebaiknya diisi dengan berkontestasi gagasan, program, prestasi, dan rekam jejak, melalui kampanye positif. Pesan Jokowi tersebut, sangat relevan dengan kejadian terbaru, di mana Ratna Sarumpaet melakukan pembohongan publik. Tim Kampanye Nasional Jokowi-KH Maruf Amin menghayati dan menghikmati pernyataan Jokowi itu sebagai sebuah pedoman.

Menyikapi persoalan Ratna Sarumpaet, menurut Hasto, kasus ini seharusnya tak selesai hanya dengan sebuah permintaan maaf, tapi harus disertai dengan komitmen yang sungguh-sungguh agar seluruh jajaran tim kampanye, terutama Tim Kampanye Prabowo-Sandiaga, tidak lagi mengeksploitasi aspek-aspek kemanusiaan pada saat ini masyarakat sedang menghadapi bencana alam.

Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan meminta Bawaslu untuk lebih tegas menangani berita bohong terkait dengan penganiayaan Ratna Sarumpaet, kemudian tim kampanye Prabowo Subianto/Sandiaga Uno menyebarkan hoaks tersebut.

"Menindaklanjuti peristiwa tersebut, resmi saya ingin menyampaikan pengaduan ke Bawaslu sebagai lembaga pengawas. Ada ketidakseriusan pemilu damai yang telah disepakati dan ditandatangani bersama karena seluruh peserta diwajibkan melakukan kampanye damai dan antihoaks," kata Irfan.

Dalam pengaduan itu, pihaknya tidak mengadukan pasangan calon maupun nama orang tertentu, tetapi mengadu terkait dengan peristiwa tersebut, terutama munculnya hoaks yang mencederai demokrasi.

Dalam aduan tersebut, Irfan mengharapkan Bawaslu untuk mengingatkan kepada seluruh peserta pemilu, tim kampanye, dan masyarakat agar tidak memproduksi, menggunakan, dan menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian untuk mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat dalam Pemilu 2019.

Dalam kasus Ratna Sarumpaet tersebut, tambah Irfan, Jokowi telah dipojokkan dengan membuat opini seolaholah rezim petahana sebagai oknum pelaku penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet. Padahal, hal itu tidak benar. Ratna Sarumpaet mengakui kebohongan itu.

Untuk itu, Irfan berharap ke depan Bawaslu lebih tegas dan sigap dalam menangani hoaks pada pemilu. Hal ini mengingat dampaknya yang sangat merugikan masyarakat. Hoaks dapat membuat masyarakat terbelah.

rag/Ant/N-3