Jangan Ajak Rakyat Tak Patuhi UU

JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais yang akan mengajak publik untuk memajukan aksi people power andai terjadi kecurangan dalam pemilihan umum 2019. Ia minta, para tokoh untuk menjaga kesejukan menjelang pemungutan suara. Bukan kemudian, mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan.

Tjahjo mengatakan itu usai ia memberi kuliah umum mahasiswa SI, S2, dan S3 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Auditorium STIK di Jakarta, Kamis (4/4). Tjahjo sendiri menyayangkan tokoh sekelas Amien Rais mengajak seperti itu. Menurutnya, UU Pemilu telah menyediakan saluran hukum bagi yang tidak puas atas hasil pemilu. Saluran itu lewat Mahkamah Konsitusi (MK). Harusnya itu ditaati.

"Saya tidak sependapat," katanya.

Indonesia lanjut Tjahjo adalah negara hukum. Hukum yang jadi panglima. Karena itu harus dibudayakan untuk mentaati hukum. Bukan kemudian berbuat atau melakukan tindakan di luar hukum. Termasuk dalam kontek pemilu. Regulasi pemilu sudah menyediakan saluran resmi jika tak puas dengan hasil pemilihan. Misal, menganggap ada kecurangan, maka salurannya adalah mengadukan itu ke MK. Bukan dengan aksi jalanan." Indonesia ini adalah negara hukum. Kalau menyatakan tidak puas, ada saluran hukumnya, ke MK," kata Tjahjo.

Jika masih ragu, kata dia, ada saluran hukum lain yang bisa digunakan, yakni mengadu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Regulasi pemilu, sudah mengatur itu semua. Ia minta, para elit harusnya mengajak masyarakat untuk taat hukum. Bukan sebaliknya. "Ya kalau ragu terhadap KPU, ada DKPP-nya. Sampaikan ke salurannya dong. Kepolisian juga terbuka," ujar mantan Sekjen PDIP tersebut.

Prinsipnya kata Tjahjo, ia tidak setuju langkah di luar hukum. Di luar aturan. Para tokoh harusnya juga mendidik masyarakat untuk taat aturan. Bukan kemudian mengajak masyarakat untuk tidak taat pada aturan. Kontraproduktif kalau begitu. Baginya, seruan Amien Rais yang akan menggelar people power nadanya sudah berbau ancaman. Ini yang ia sayangkan. Para tokoh, mestinya jangan membuat masyarakat resah dan takut. Justru sebaliknya harus ikut menciptakan kesejukan..

"Jangan mengancam masyarakat. Jangan mengajak masyarakat untuk berbuat menyimpang dari ketentuan undang-undang," katanya.

Proses Demokrasi

Sementara itu saat memberi materi kuliah umum, Tjahjo menekankan tentang pentingnya upaya memantapkan proses demokrasi. Karena kalau konsolidasi demokrasi berjalan baik, akan mendukung keberhasilan pembangunan. Dan, hajatan pemilu serentak yang digelar pertama kali, adalah bagian dari proses penguatan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

"Pemilu adalah agenda negara sesuai amanat konstitusi yang menjadi tugas bersama untuk menyukseskannya. Karena itu saya tekankan, perlunya dukungan sosialisasi dari setiap tahapan -tahapan pemilu melalui berbagai cara, seperti media massa, alat peraga dan dialog yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih," katanya.

Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, kata dia, adalah salah satu kunci dari suksesnya pemilu. Semua elemen harus ikut bertanggung jawab mendorong tingkat partisipasi. Sekaligus, ikut mengawal proses pemilu. Sehingga pesta demokrasi yang digelar benar-benar jadi pesta rakyat yang menggembirakan dan bermartabat.

"Semua harus ikut mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil, aman, demokratis, damai dan bermartabat. Ini prinsip untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita," ujarnya.

Sementara untuk elemen pemerintah, lanjut Tjahjo yang diperlukan adalah sinergitas. Sinergitas antar pemangku kepentingan sangat penting untuk mendukung suksesnya pesta demokrasi. Misalnya di bidang keamanan dan ketertiban lembaga yang punya otoritas terkait itu seperti polisi, TNI dan BIN dan stakeholder lainnya harus sinergi. Bersatu. Pun dalam penegakkan hukum."Selain itu, KPU harus bersatu dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah," katanya. ags/AR-3