Jakarta Plurilateral Dialogue 2023: Jejak Upaya Merawat Toleransi Antar Umat Beragama

JAKARTA - Selama beberapa tahun terakhir, kontroversi penodaan agama semakin menjadi fenomena global. Praktik penodaan agama seringkali disandingkan dengan kebebasan berpendapat yang berimplikasi pada perpecahan antar umat manusia.

Oleh karena permasalahan tersebut, pada Maret 2011, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) bersama negara-negara barat berkumpul untuk mengusulkan pendekatan baru yang didasarkan pada rekonsiliasi dan berbagai upaya terkait untuk memahami kewajiban larangan hasutan.

Hal ini yang kemudian dikenal dengan United Nations Human Rights Council (UNHRC) Resolution 16/18 (Resolusi 16/18). Bersamaan dengan resolusi tersebut, disepakati implementasi antar pemerintah yang dikenal dengan Istanbul Process, serta upaya terkait untuk memahami kewajiban tersebut atau yang dikenal dengan Rencana Aksi Rabat.

Sejak peluncuran Proses Istanbul di Turki di tahun 2011, telah diadakan tujuh pertemuan tingkat pakar antara lain di Washington DC (diselenggarakan oleh Amerika Serikat), London (Inggris dan Kanada), Jenewa (OKI), Doha (Qatar), Jeddah (OKI), Singapura dan Den Haag (Belanda).

Menanggapi hal tersebut, disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, SIti Ruhaini Dzuhayatin, bahwa Indonesia berkomitmen kuat mengimplementasikan budaya toleransi ini, sekaligus mendorong setiap negara memandang Resolusi 16/18 sebagai sebuah kebutuhan yang dituangkan dalam forum internasional Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023.
Halaman Selanjutnya....