Jakarta Akan Terendam

Ketua Kelompok Penasihat Perubahan Iklim Inggris, Sir David King telah membuat peringatan keras yang menyatakan bahwa kota-kota pesisir utama Inggris, termasuk London terancam tenggelam akibat naiknya permukaan air laut.

Sebagai negara kepulauan, tantangan terbesar yang dihadapi Inggris dari perubahan iklim adalah naiknya permukaan air laut dan badai laut. Inggris kemungkinan akan lebih sering menyaksikan cuaca ekstrem seperti badai dan banjir. Badai tersebut dapat mengakibatkan sungai-sungai di pedalaman Inggris mengalami banjir sehingga daerah di pesisir Inggris akan semakin tenggelam.

London yang dialiri Sungai Thames terancam memiliki serangan banjir dari kedua sisi, dari pedalaman Sungai Thames dan dari muara. Karena itu David King menyarankan ke Pemerintah Inggris dan pihak Kerajaan untuk segera menyiapkan rencana pemindahan ibu kota menyusul seperti Indonesia yang akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

London dan Jakarta mempunyai permasalahan yang sama. Jakarta juga terancam tenggelam akibat naiknya permukaan air laut. "Jakarta tidak lagi layak untuk 20 tahun sampai 30 tahun mendatang," kata David King.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga meramalkan beberapa lokasi di Jakarta, bukan seluruhnya, diprediksi terendam pada 2050. Pada tahun itu, kenaikan muka air laut akan membanjiri daerah Jakarta seluas lebih kurang 160,4 kilometer persegi atau 24,3 persen dari luas total daerah itu. Air laut masuk ke wilayah antara lain Tanjung Priok, Pluit, Pademangan, Kapuk dan Penjaringan, bukan ke seluruh wilayah Jakarta.

Kalau hanya basisnya kenaikan muka air laut, itu tidak terlalu berdampak serius. Justru yang lebih berbahaya adalah penurunan permukaan tanah di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, termasuk Jakarta, terutama di daerah yang bertanah lunak.

Dari berbagai studi yang ada, memang ada potensi Jakarta tenggelam, tetapi tidak dalam waktu dekat ini. Namun kita tidak bisa berdiam diri begitu saja, perlu ada upaya mitigasi dan adaptasi komprehensif dengan sinergi bersama, serta inovasi untuk mencegah penurunan muka tanah.

Karena itu kita menyambut langkah Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang melarang warga DKI Jakarta menggunakan air tanah untuk mengurangi penurunan permukaan tanah di Jakarta. Selanjutnya Kementerian PUPR mengimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan air baku bagi warganya.

Untuk daerah yang lain tidak berpotensi terendam seperti Jakarta, mungkin untuk membatasi penyedotan air tanah bisa dilakukan dengan menerapkan mekanisme pajak tanah. Namun untuk Jakarta, mau tak mau langkah tersebut harus dijalankan karena penurunan permukaan tanah di Jakarta sekarang ini pun sudah terjadi.

Selain itu, mengurangi beban Jakarta yang saat ini menjadi pusat aktivitas perdagangan dan pemerintahan harus juga segera dilakukan. Rencana serius pemerintahan Presiden Joko Widodo memindah ibu kota negara ke Kalimantan Timur, itu salah satu solusinya. Semoga saja pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur bisa segera terealisasi.