Jadi Magnet Wisatawan Dan Investor

Kehadiran Presiden RI, Joko Widodo, di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, Kuta, Lombok, Jum'at 20 Oktober lalu, menjadi nilai plus bagi pemerintah Nusa Tenggara Barat. Khususnya pemerintah daerah Lombok Tengah. Jokowi member jawaban pasti kalangan investor yang akan berinvestasi di bumi bersejarah 'Putri Mandalika'. Kepastian tentang rencana pembangunan kawasan wisata bernilai 13 triliun rupiah lebih ini, terjawab sudah.

Obyek wisata, di sepanjang pantai Selatan Lombok Tengah ini jelas menjadi magnet bagi wisatawan nusantara dan mancanegara. Hamparan bukit, pantai dengan pasir 'merica' putih, dan air laut nan bening, membuat wisatawan yang dating ke obyek wisatawan ini tidak pernah berhenti berdecak kagum. Sejarak dengan pantai Kuta Lombok, terhampar sunyi pantai tanjung A'an, riuh riak ombak pantai Seger, di sisi lain, cahaya matahari pagi menyinari hangatnya bukit Merese. Belum selesai sampai disitu, di belahan lain kawasan berbukit ini, tersembunyi pulau kecil di sepanjang pantai Gerupuk. Pantai Gerupuk kini menjadi surganya kalangan surfer.

Deretan destinasi wisata, di lingkar KEK Mandalika Kuta-Lombok, mengundang perhatian khusus sejumlah investor Timur Tengah. Sebut saja nama milioner Emir Qatar, Syekh Tamim bin Hamad bin Khalifa al-Tsani. Kepada Presiden Jokowi, Syekh Tamim Bin Hamad, pernah meminta izin untuk mengelola seluruh kawasan KEK Mandalika Kuta. Namun, Jokowi tidak ingin tergiur begitu saja. Masih banyak investor nasional yang juga 'berduit' membangun kawasan khusus ini. Meski demikian, Jokowi juga tidak mau jumawa. Setelah pemerintah daerah memberi lampu hijau, dimulainya pembangunan KEK Mandalika sejumlah investor, banyak dari mereka yang tak ambil peduli. Kepada sejumlah investor ini, Jokowi kemudian me-warning mereka untuk segera memulai aktivitas pembangunannya. "Jika dalam waktu enam bulan belum mulai membangun cabut (izin) saja," tegas Jokowi.

Jokowi tidak ingin melihat kawasan cantik ini dibiarkan lama- lama menggantung. Jika tidak, Jokowi akan berikan ke investor lain untuk mengelolanya. Jokowi bahkan sudah meminta pihak ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) segera mengevaluasiinvestor yang terlalu banyak janji. ''Buat aturan main yang jelas, kontrak yang jelas. Jangan sampai kontraknya tidak ada kapan dia mulai untuk konstruksinya. Jangan tanda tangan kontrak saja tapi didiamkan saja tanahnyandak diapa-apain,'' tegas Presiden.
Halaman Selanjutnya....