"Itu Berawal dari Usulan Masyarakat Palangkaraya"

Dua hal utama yang dikaji adalah total kebutuhan pembiayaan dan skema pembiayaannya. Pemerintah ingin seminimal mungkin menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dalam rencana pemindahan ibu kota ini. Pemerintah akan mendorong sektor swasta dalam pendanaan.

Sejarah juga mencatat, Jakarta pernah tidak menjadi ibu kota sekaligus pusat pemerintahan. Sebut saja saat pusat pemerintahan berpindah ke Yogyakarta pada 1949, lalu ketika didirikan pemerintahan darurat di Sumatera Barat pada era yang sama.

Jakarta saat ini bukan hanya berfungsi sebagai ibu kota negara, tetapi juga sekaligus sebagai pusat pemerintahan, serta pusat perekonomian dan bisnis.

Yang menjadi pertanyaan publik saat ini adalah apakah pemindahan ini hanya untuk ibu kota, ibu kota sekaligus pusat pemerintahan, atau hanya pusat pemerintahan?

Koran Jakarta mencoba menggali wacana tersebut dari Kepala Staf Presiden Bidang Komunikasi/Juru Bicara Presiden, Johan Budi SP, Kamis (6/7). Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana tanggapan Istana ketika publik mulai ramai membicarakan soal pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ?

Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta itu sebenarnya bukan barang baru. Presiden Soekarno disebut sudah sempat mengangkat gagasan pemindahan ini.

Kapan mulai muncul kembali wacana pemindahan ibu kota negara ini ?

Jadi, dalam sebuah acara tatap muka Presiden Jokowi dengan masyarakat Palangkaraya, Kalimantan Tengah beberapa tahun lalu,

ada harapan masyarakat di sana untuk menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota negara Republik Indonesia yang baru. Harapan ini disampaikan masyarakat kepada Presiden Jokowi.

Selain usulan dari masyarakat Palangkaraya, apa lagi yang mendasari wacana pemindahan ibu kota negara itu kembali digulirkan?

Ide pemindahan ibu kota negara juga muncul dari pengalaman Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Beliau menyampaikan susah sekali membenahi kota Jakarta ini.

Ongkos terlalu mahal, bukan hanya biaya ya, tapi ongkos politik, ongkos sosial. Di sisi lain, pemerintah ingin ada keseimbangan antara pusat dan daerah. Memindahkan ibu kota ke wilayah tengah Indonesia dinilai bisa menjadi solusi pemerataan.

Apalagi saat kondisi kota Jakarta sudah semakin sesak maka wacana pemindahan ibu kota negara ini kemudian digagas kembali dalam bentuk kajian.

Apa rencana pemindahan ibu kota negara ini sudah pernah dibawa ke rapat terbatas?

Presiden sudah memerintahkan kepada Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro) untuk melakukan analisa dan kajian mendalam mengenai perpindahan ibu kota negara itu tahun silam (lalu).

Dan sejak tahun lalu Kepala Bappenas sebagai leading sector kajian perpindahan ibu kota mulai melakukan kajian.

Lalu progresnya sampai sejauh mana?

Rencana tersebut masih dikaji secara matang. Mengenai detail sejauh mana hasil kajian tersebut, sebaiknya ditanyakan ke Bappenas. m umar fadloli/P-4