Italia: Keanggotaan Ukraina di NATO Diputuskan Setelah Konflik Berakhir

Doc: AP/Efrem Lukatsky

Ket. Sekjen NATO Jens Stoltenberg dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy (kanan) saling menyapa setelah konferensi pers bersama di Kiev, Ukraina, Kamis, 20 April 2023.

ROMA - Persoalan terkait aksesi keanggotaan Ukraina ke dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) akan diputuskan setelah konflik Rusia dan Ukraina berakhir, kata Wakil Perdana Menteri Italia dan Menteri Luar Negeri Antonio Tajani.

Menurut Tajani, negara-negara anggota NATO akan menentukan jalan untuk aksesi Ukraina ke dalam aliansi militer tersebut pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Vilnius, Lithuania, Juli mendatang.

"Kami bergerak menuju (pembentukan) Dewan NATO-Ukraina tetap. Ini merupakan langkah penting karena melibatkan Kiev dalam membuat keputusan internasional," kata Tajani seperti dikutip surat kabar Italia, sebelum terbang ke AS, Minggu (11/6).

Tajani juga mengatakan bahwa kunjungan ke AS tersebut menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali solidaritas trans-Atlantik dengan Washington dan visi bersama mengenai krisis Ukraina.

Italia berharap serangan balasan Ukraina terhadap Rusia menjadi langkah menuju perdamaian, kata Tajani.

"Kami tidak mengirim F-16 hanya karena kami tidak memilikinya, dan untuk alasan yang sama kami tidak dapat melakukan pelatihan penerbangan di pesawat itu. Paket kami meliputi perlengkapan militer, seragam, rompi (antipeluru), amunisi," kata Tajani menjawab pertanyaan terkait bantuan Italia ke Ukraina.

Meski demikian, dia mengatakan bahwa Italia telah mempromosikan aksesi Ukraina ke Uni Eropa (EU).

Sebelumnya, Kantor Kepresidenan Ukraina menyatakan bahwa 20 anggota NATO telah mendukung keanggotaan Ukraina di blok tersebut.

Sejak Rusia melancarkan operasi militerdi Ukraina pada Februari 2022, negara-negara Barat telah memasok Kiev dengan berbagai jenis sistem senjata, termasuk rudal pertahanan udara, sistem peluncuran roket ganda, tank, artileriswagerak(self-propelled artillery)dan senjata anti-pesawat.

Sementara itu, Kremlin--sebutan pemerintah Rusia--secara konsisten memperingatkan bahwa pengiriman senjata terus-menerus ke Kiev akan dianggap Moskow sebagai target militer yang sah.