Isu Pembentukan Pemerintahan Republik Ditunda

SYDNEY - Pemimpin Australia dan New Zealand pada Senin (12/9) lalu memastikan belum akan mengambil langkah apapun untuk mengubah format negara dalam waktu dekat pasca kematian Ratu Elizabeth II. Sebelumnya ada isyarat, negara-negara ini ingin meninggalkan kesan kolonialisme dengan membentuk pemerintahan republik.

Perdana Menteri New Zealand, Jacinda Ardern, saat menyampaikan pandangannya tentang debat publik itu mengatakan pemerintahnya belum akan mengambil langkah-langkah segera untuk mengubah negara itu menjadi republik pasca kematian Ratu Elizabeth II.

Ditambahkannya, ia yakin New Zealand akan menjadi republik dan hal itu mungkin akan terjadi dalam hidupnya, tetapi ada masalah yang lebih mendesak untuk diselesaikan.

"Sejak ada perdebatan tentang hal ini, mungkin sudah beberapa tahun ini. Hanya soal kecepatan dan seberapa luas hal ini terjadi. Saya percaya New Zealand akan maju (ketika menjadi republik) pada waktunya," kata PM Ardern.

Berdasarkan sistem yang saat ini berlaku, raja Inggris akan tetap menjadi kepala negara New Zealand, yang diwakili dengan keberadaan seorang gubernur jenderal. Peran gubernur jenderal saat ini bersifat seremonial semata. Namun demikian masih banyak orang yang menilai New Zealand tidak akan benar-benar keluar dari bayang-bayang kolonialis di masa lalu dan menjadi sebuah negara independen hingga menjadi republik.

Tanggapan Canberra

Hal senada juga terjadi di Australia. PM Australia, Anthony Albanese, yang setelah pemilu Mei lalu telah mulai meletakkan dasar-dasar bagi pembentukan sebuah republik Australia, pada Minggu (11/9) menegaskan bahwa saat ini bukan waktunya untuk melangsung perubahan, tetapi untuk memberikan penghormatan pada kehidupan Ratu Elizabeth II.

Dalam wawancara pertama dengan media asing sejak mangkatnya Ratu Elizabeth II, PM Albanese mengatakan ia tidak akan melangsungkan referendum mengenai apakah Australia harus menjadi republik atau tidak pada masa jabatan pertamanya.

"Pandangan saya tentang hal ini sudah diketahui banyak pihak dan terdokumentasi dengan rapi. Tetapi saat ini bukan saatnya untuk bicara tentang sistem pemerintahan kita. Kini saatnya memberi penghormatan pada Ratu Elizabeth II dan kehidupan yang dijalani dengan baik," ujar dia.

Sejak mangkatnya Ratu Elizabeth II, wacana pemisahan diri negara-negara persemakmuran dari Britania Raya mulai mencapai momentum.

Saat Charles dikukuhkan sebagai Raja Inggris, negara persemakmuran Inggris di wilayah Karibia yaitu Antigua dan Barbuda, berencana untuk menggelar referendum untuk menjadi republik dalam tiga tahun ke depan.

Antigua dan Barbuda sendiri telah merdeka dari Inggris pada 1981 dan negara ini adalah salah satu dari 14 anggota persemakmuran yang menempatkan raja Inggris sebagai kepala negara.VoA/DW/I-1