Isu Papua Masih Menjadi Prioritas Komnas HAM di Tahun 2023

Kemudian, isu pelindungan pembela HAM, kebebasan beragama dan berkeyakinan, bisnis dan HAM, antisipasi Pemilu 2024, serta pemantauan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2022-2024.

Dalam laporan tahunan tersebut, Komnas HAM mencatat telah menerima sebanyak 2.753 aduan sepanjang 2023. Dari total itu, 2.422 di antaranya diterima oleh kantor pusat Komnas HAM, sementara 331 lainnya diterima oleh kantor perwakilan di daerah.

"Dari sejumlah pengaduan tersebut dilakukan 625 pemantauan, 248 mediasi, dan 1.423 berupa saran untuk upaya-upaya lainnya," tutur Atnike.

Dijelaskannya pula bahwa jumlah aduan tersebut mayoritas dialamatkan kepada Polri (771 aduan), korporasi (412 aduan), dan pemerintah daerah (301 aduan).

"Tapi kalau kita mau memberikan catatan tambahan, dalam kasus-kasus terkait Polri itu banyak juga terkait korporasi. Jadi, problem besarnya itu ada pada korporasi dalam hal praktik bisnis dan dampaknya terhadap hak asasi manusia," terang Atnike.