Investor AS Berkomitmen Tambah Investasi US$3 Miliar di RI

JAKARTA - Hasil dari kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Amerika Serikat (AS) salah satunya mendapat komiten tambahan investasi sebesar tiga miliar dollar AS atau sekitar 43,78 triliun rupiah. Tambahan investasi itu akan digunakan untuk membangun hidrogen di Indonesia.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan CEO Air Products & Chemicals, Seifi Ghasemi, inevstor tersebut berkomitmen memberikan tambahan investasi sebesar tiga miliar dollar AS. Nilai tersebut di luar dari total rencana investasi yang sebelumnya sudah menjadi komitmen Air Products & Chemicals, sebesar 15 miliar dollar AS.

"Chairman dari pada Air Products sangat fokus meminta Presiden Jokowi untuk mengelola bendungan-bendungan yang dimiliki oleh negara untuk membangun hidrogen. Dan ini penambahan investasinya sekitar tiga miliar dollar AS," kata Bahlil, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/5).

Langkah itu, kata Bahlil, sejalan dengan fokus Indonesia untuk mendorong tema dari G20, yakni mendorong emisi karbon dan energi baru terbarukan. Apalagi hidrogen menjadi salah satu potensi yang besar dimiliki Indonesia, namun belum mampu untuk dikelola sendiri. "Ini adalah sebuah potensi yang dimiliki negara kita yang belum kita maksimalkan," kata Bahlil.

Dengan investasi yang masuk dari Air Products tersebut diharapkan akan mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan di Indonesia, mengingat Air Products adalah perusahaan besar yang punya kemampuan teknologi yang luar biasa.

Tenaga Kerja

Pengamat Ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya, Yohanes B. Suhartoko, mengatakan di tengah masa pemulihan ekonomi saat ini, tambahan investasi langsung sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Namun demikian, mengundang investasi langsung juga harus memperhatikan hal-hal yang dapat menarik investor asing, yaitu keberadaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, pasokan energi listrik dalam jumlah yang cukup.

Selain itu perlu mempersiapkan tenaga kerja domestik yang kapasitas dan produktivitasnya sesuai dengan kebutuhan investor. "Berbagai peraturan dan prosedur perizinan perlu dipersiapkan agar tidak menjadi faktor penghambat investasi," kata Suhartoko.

Secara terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira, mengatakan komitmen investasi tidak cukup hanya dengan pertemuan ramah tamah antara Presiden dengan pengusaha asing. Perlu tindak lanjut untuk memastikan komitmen menjadi realisasi investasi.

Agar segera terealisasi, BKPM sebaiknya membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti, mulai dari yang dibutuhkan Air Products, apa yang jadi hambatan regulasi dan infrastruktur yang harus disiapkan. "Kita tidak punya waktu banyak karena Vietnam, India akan jadi kompetitor yang setiap saat menikung investasi yang mau masuk ke Indonesia. Jangan sampai realisasi investasi berakhir jadi komitmen tanpa kejelasan," pungkas Bhima.