Investor Amati Negosiasi RI-Freeport

Keberhasilan negosiasi antara pemerintah dan Freeport akan pengaruhi pandangan investor terkait iklim bisnis di Indonesia.

Jakarta - Keberhasilan negosiasi antara pemerintah dengan PTFreeport Indonesia mengenai kontrak pertambangan bisa berdampak positif bagi iklim investasi di Tanah Air. Sebab, keberhasilan tersebut akan memengaruhi pandangan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.

"Kami harapkan negosiasi Freeport dengan pemerintah bisa hasilkan solusi terbaik. Keberhasilan negosiasi akan pengaruhi pandangan investor terkait iklim berusaha di Indonesia," kata Kepala Pusat Bantuan Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Riyatno, pada seminar iklim usaha Indonesia, di Jakarta, Rabu (11/10).

BKPM tetap mengharapkan negosiasi berakhir win to win atau sama-sama diuntungkan sehingga investor lain juga akan merasa tenang terhadap investasinya ketika melihat hasil perundingan dengan PTFreeport Indonesia.

Terkait progres negosiasi antara pemerintah dan Freeport, Kementerian BUMN mengungkapkan saat ini pembahasan mengenai potensi penerimaan negara, baik untuk pusat maupun daerah. Karenan itu, sebagai leading sektornya saat ini Kementerian Keuangan karena menyangkut perpajakan, baik untuk pemerintah pusat maupun pungutan di daerah.

Menteri BUMN, Rini Soemarno, mengungkapkan pembahasan tentang divestasi diharapkan sudah menemui kesepakatan pada Triwulan I-2019, termasuk mengenai tata cara perhitungan nilai divestasi. "Proses divestasinya kami menekankan harus selesai pada triwulan I-2019," kata Rini saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Rabu (11/10).

Rini menuturkan, saat ini pemerintah sendiri tengah mengevaluasi metode kalkulasi tentang nilai Freeport. "Intinya, saat ini masih berada pada tahap negosiasi," ujarnya.

Dapatkan Kepastian

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan seusai mendapatkan kepastian tentang pembangunan smelter dan komitmen divestasi 51 persen, pemerintah akan fokus berunding pada isu kepastian investasi dan penerimaan negara.

Menkeu menyebutkan pada dasarnya ada empat area dalam paket perundingan antara pemerintah dan Freeport, yakni pembangunan smelter, komitmen divestasi 51 persen saham, kepastian investasi dan penerimaan negara, serta perpanjangan operasi.

"Soal kepastian investasi dan penerimaan negara merupakan lead dalam hal perundingan dengan Freeport. Kami melakukan formulasi berdasarkan Pasal 128 UU Minerba," kata Menkeu beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kementeri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan hasil negosiasi antara pemerintah dan PTFreeport Indonesia tidak berubah. Freeport tetap berpegang teguh pada kesepakatan mendivestasikan saham sebesar 51 persen terhadap pemerintah Indonesia. Hal itu sekaligus membantah bahwa perusahaan tersebut enggan menyerahkan sahamnya.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengatakan sampai saat ini tidak ada yang berubah dengan hasil negosiasi yang dijalin antara pemerintah Indonesia bersama Freeport. Kesepakatan besar sudah dicapai pada 27 Agustus 2017, yakni pemerintah menyetujui perpanjangan maksimum 2 x 10 tahun dengan persyaratan tiga," tegasnya Jonan saat menyampaikan hasil negosiasi dengan Freeport ke pada Komisi VII DPRRI, di Jakarta, awal pekan ini. Ant/E-10