Investasi Tutupi Penurunan Ekspor

Kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati disertai reformasi struktural berkelanjutan diharapkan bisa memperkuat sentimen dan kepercayaan investasi.

JAKARTA - Kepala Ekonom Standard Chartered Bank Indonesia, Aldian Taloputra, di Jakarta, Kamis (24/1), mengatakan ekonomi Indonesia pada 2019 diperkirakan tumbuh melambat 5,1 persen dibandingkan target yang dicanangkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 sebesar 5,3 persen.

Pertumbuhan tersebut lebih banyak ditopang keberhasilan proyek infrastruktur nasional, daya beli masyarakat yang meningkat, serta pemulihan investasi swasta untuk mengimbangi penurunan permintaan dari luar atau ekspor.

Dia mengatakan, kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati disertai reformasi struktural yang berkelanjutan akan meningkatkan sentimen dan kepercayaan investasi. Apalagi, pada 2019 merupakan tahun politik yang akan berdampak pada dunia bisnis dan investasi nasional.

CEO Standard Chartered Bank Indonesia, Rino Donosepoetro, mengatakan pihaknya menyaksikan bagaimana pemerintah telah berhasil membangun reformasi struktural yang meletakkan fondasi yang kuat bagi seluruh pembangunan yang terjadi di negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Apalagi, tahun ini penting bagi Indonesia yang akan melaksanakan pemilihan umum langsung dan serentak di seluruh Tanah Air. Rino memproyeksikan pelaksanaan pemilu akan berlangsung dengan baik meskipun suhu politik memanas jelang April 2019.

Pelambatan Global

Standard Chartered juga memproyeksikan, perekonomian global akan berjalan lambat dengan pertumbuhan sebesar 3,6 persen dibandingkan 3,8 persen tahun lalu dan akan berlanjut hingga ke 2020. Adapun risiko yang dapat memperlambat pertumbuhan global yaitu perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, kondisi politik di Eropa, dan rentannya harga minyak dunia.

Dalam UU APBN 2019 pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,3 persen, sedangkan dengan inflasi 3,5 persen, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5,3 persen, harga minyak mentah Indonesia 70 dollar AS per barel, dan lifting gas 1,25 juta barel setara minyak per hari. Sementara nilai tukar rupiah dipatok 15.000 per dollar AS.

Pendapatan negara ditargetkan 2.165,1 triliun rupiah yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 1.786,4 triliun rupiah, dengan tax ratio sebesar 12,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan 378,3 triliun rupiah.

Sementara belanja negara ditargetkan sebesar 2.461,1 triliun rupiah yang terdiri dari belanja pemerintah pusat 1.634,3 triliun rupiah, yang terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) 855,5 triliun rupiah dan belanja non-K/L menjadi 778,9 triliun rupiah.

Belanja non-K/L tersebut termasuk ke pembayaran bunga utang yang sebesar 275,9 triliun rupiah, subsidi energi naik 4,1 triliun rupiah menjadi 159,9 triliun rupiah (subsidi BBM dan elpiji 100,7 triliun rupiah dan subsidi listrik 59,3 triliun rupiah), serta belanja lainnya 114 triliun rupiah.

Adapun belanja lain-lain tersebut mencakup antara lain untuk cadangan penanggulangan bencana provinsi NTB dan Sulteng sebesar 10 triliun rupiah dan cadangan pooling fund bencana sebesar satu triliun rupiah.

Dana Alokasi Khusus meningkat menjadi 826,8 triliun rupiah yang terdiri dari transfer ke daerah yang naik menjadi 756,8 triliun rupiah dan dana desa menjadi 70 triliun rupiah. Dengan demikian, defisit keseimbangan primer mengecil menjadi 20,1 triliun rupiah dari sebelumnya 21,7 triliun rupiah. Sementara defisit anggaran sebesar 1,84 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

n bud/E-10