Investasi Diperkirakan Tetap Menarik

JAKARTA - Pemerintah optimistis kinerja investasi tetap moncer tahun depan meskipun Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi global pada 2023 surah dan lebih sulit. Optimisme tersebut didukung adanya komitmen investasi untuk masuk pada 2023, demikian pula realisasi investasi yang berlanjut dari proyek yang sudah berjalan tahun ini.

"Insya Allah, saya yakin bisa karena kita mempunyai beberapa data investasi yang berprospek untuk masuk ke Indonesia pada 2023. Di samping itu, sebagian investasi yang sudah jalan di 2022, tidak mungkin pabrik mereka akan disetop. Kan di 2022 ada yang baru selesai 50 persen, 60 persen, yang akan dilanjutkan pada 2023," kata Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin (8/8).

Bahlil mengungkapkan sebagaimana arahan Presiden Jokowi, Kementerian Investasi diminta agar tidak hanya mendorong investasi dengan teknologi tinggi, tetapi juga teknologi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Lebih lanjut, Bahlil mengaku tidak sependapat terkait prospek ekonomi global yang dinilai akan suram pada tahun depan. Menurut dia, kondisi ekonomi global memang tidak menentu, namun hal itu tidak menjadi rujukan dalam pengelolaan ekonomi dunia atau semua negara. Hal itu lantaran kondisi yang terjadi saat ini, yaitu dampak perang, pandemi Covid-19 yang belum usai hingga inflasi global, merupakan situasi di luar kelaziman.

Menurut Bahlil, di tengah ketidakpastian global itu, investasi di Indonesia diyakininya masih akan bisa tumbuh. Bahkan, Presiden Jokowi, lanjutnya, memberikan target realisasi investasi yang lebih tinggi pada 2023. Padahal, target realisasi investasi pada 2022 ini saja dipatok 1.200 triliun rupiah.

Untuk itu, lanjut Bahlil, pemerintah akan tetap melanjutkan fasilitas insentif fiskal, berupa tax holiday pada 2023 sebagai instrumen daya tarik investasi di Indonesia. Bahlil menilai pemberian tax holiday harus dipertahankan sebagaimana insentif tax allowance.

Namun, dia mengakui pihaknya memang sangat menata sektor atau investasi mana yang bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Hal itu lantaran pemerintah juga tidak ingin kehilangan penerimaan pajak atas investasi yang ditanamkan di Tanah Air.

Risiko Berkurang

Sebelumnya, Ekonom yang juga Menteri Keuangan RI 2013-2014, Chatib Basri, mengatakan risiko berinvestasi di Indonesia bisa berkurang dengan keanggotaan tetap dalam Satuan Tugas Akai Financial atau The Financial Action Task Force (FATF). Menurutnya, sebuah negara yang bukan anggota tetap FATF dianggap tidak transparan, sehingga negara tersebut dianggap memiliki risiko tinggi sebagai wilayah untuk berinvestasi.

"Jika dianggap berisiko, yang terjadi implikasinya adalah kalau kita mau pinjam uang atau melakukan transaksi maka akan ada hambatan yang bisa muncul dalam bentuk cost of fund yang relatif mahal, atau bisa juga transaksinya di-decline," kata Chatib, di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan transaksi lintas negara juga akan menjadi lebih sulit sehingga kredibilitas Indonesia di mata investor dan pelaku usaha global dapat berkurang. Untuk itu, lanjutnya, beberapa aturan di dalam sektor ekonomi, antara lain perbankan, juga perlu disesuaikan agar Indonesia bisa memenuhi syarat sebagai anggota tetap FATF.

Selain mendapatkan kredibilitas, kata dia, pemerintah Indonesia juga dapat mengungkap lebih banyak harta yang disembunyikan di luar negeri untuk menghindari pajak jika menjadi anggota tetap FATF. "Saya kira sangat bisa dilakukan dengan cara pertukaran informasi otomatis. Uang korupsi yang disembunyikan di luar negeri juga bisa kita telusuri dengan keanggotaan tetap dalam FATF," katanya.