Integrasi Data Geospasial Atasi "Triple Planetary Crisis"

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan manajemen informasi geospasial yang terpadu dalam kerangka kebijakan dan agenda pembangunan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi triple planetary crisis atau krisis yang meliputi perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

"Penting memiliki kesadaran tantangan global seperti perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan manajemen informasi geospasial yang terpadu dalam kerangka kebijakan dan agenda pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Integrasi data geospasial dengan data statistik nasional, serta antara data geospasial darat dan maritim sangat esensial," kata Kepala Bappenas dalam Plenary Meeting UN-GGIM (United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management) Asia-Pasifik ke-12 dengan tema Embracing Geospatial Innovation for a Sustainable World di Bali, Kamis (9/11).

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Teknokratik 2025-2029 untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, data statistik dan informasi geospasial yang akurat, valid, dan terkini menjadi fondasi penting. Hal ini sesuai pendekatan perencanaan pembangunan yang bersifat tematik, holistik, integratif, dan spasial.

"Pertemuan ini memiliki peran strategis untuk merangsang inovasi dan integrasi data geospasial di Indonesia dan negara-negara Asia-Pasifik, dengan fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas data geospasial, yang sangat relevan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan," ungkapnya.