Inpres Jalan Daerah untuk Dukung Distribusi Pangan

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan Instruksi Presiden (Inpres) jalan daerah penting untuk mengkoneksikan logistik desa yang menjadi sumber pangan ke pasar-pasar.

"Kalau itu bisa disetujui, minimum jalan-jalan desa yang kemudian menjadi jangkar daripada sawah-sawah kita ke arah pasar-pasar itu bisa juga kita bantu seperti tahun-tahun sebelumnya," ujar Dody di Jakarta, Jumat (21/2).

Seperti dikutip dari Antara, Doddy berharap Inpres jalan daerah tersebut dapat segera disetujui oleh Presiden Prabowo. Hal ini dikarenakan permintaan para petani agar jalan-jalan desa mereka diperbaiki untuk mempermudah arus logistik ke pasar-pasar. 

"Dalam beberapa kali kunjungan saya ke beberapa tempat di Indonesia memang semua petani itu mengapresiasi harga gabah naik dan kemudian irigasi yang makin bagus, tapi mereka juga mengeluhkan kalau jalan desanya rusak pada saat panen raya, maka mereka akan kesulitan mengirimkan gabah itu ke pasar terdekat yang kemudian akan menambah cost baru untuk petani," kata Dody.

"Harapan saya Inpres jalan daerah itu disetujui. Dalam rapat terbatas terakhir kemarin dengan Pak Presiden saya sudah sampaikan ke beliau dan beliau sepakat kalau ini mesti dipercepat Inpres Jalan Daerah, mudah-mudahan dalam waktu dekat inpres jalan daerah akan keluar," tambahnya.

Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan kondisi Indonesia dalam posisi yang aman saat krisis pangan melanda sebagian negara seperti Jepang, Filipina dan Malaysia.

Meski demikian, dalam rangka mengantisipasi ancaman krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim dan ketidakstabilan distribusi, Mentan menegaskan pentingnya Indonesia mempercepat swasembada beras sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional. 

Menurut dia, kejadian darurat pangan di Jepang, Malaysia, hingga Filipina menjadi alarm bagi Indonesia untuk bertindak cepat untuk terus menjaga ketahanan pangan. 

Mentan menyoroti kebijakan terbaru Pemerintah Jepang yang untuk pertama kalinya dalam sejarah, melepaskan 210.000 ton beras dari cadangan darurat satu juta ton akibat lonjakan harga ekstrem.

Sementara di Malaysia, kelangkaan beras lokal memicu kepanikan di masyarakat. Pasokan yang menipis menyebabkan lonjakan harga, sementara harga beras impor yang lebih tinggi semakin membebani rakyat.

Ekosistem Pangan

Secara terpisah, Bank Indonesia (BI) memperkuat sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di wilayah Jawa guna meningkatkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian.

“Kami harap semangat dan visi Presiden Prabowo untuk tidak hanya swasembada pangan, tapi kami juga berusaha agar GNPIP ini juga mengusahakan kesejahteraan petani,” kata Anggota Dewan Gubernur BI Doni P. Joewono dalam kegiatan GNPIP Jawa di Yogyakarta, Jumat.

BI bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPIP dan TPID) Jawa berkolaborasi untuk memperkuat ekosistem pangan di daerah ini.

GNPIP wilayah Jawa mengusung beberapa program strategis yang akan mengakselerasi hilirisasi dan ketahanan pangan dalam mendukung Asta Cita.

Pertama, peningkatan produksi komoditas pangan strategis dengan intensifikasi pertanian melalui penggunaan bibit unggul, penyediaan sarana prasarana, dan pemanfaatan digital farming.

Kedua, mendukung penyediaan pasokan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Kerja sama Antar Daerah (KAD) dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) terkait.

Ketiga, penguatan peran off taker (BUMD/BUMDes Pangan) untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditas pangan antarwaktu dan antarwilayah melalui penguatan kelembagaan dan aspek permodalan.