Nasional Mondial Ekonomi Daerah Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

Ini 6 Langkah Kemenpan RB dalam Melaksanakan Revolusi Mental ASN

Foto : Istimewa

Menpan RB Tjahjo Kumolo.

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan, revolusi mental Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting. Karena ASN adalah teladan yang menjadi contoh masyarakat. Maka, jika ASN memiliki karakter yangbaik, ini akan menjadi contohbagi masyarakat dalam melakukan revolusi mental bangsa.

Tjahjo mengatakan hal itu di Jakarta, Selasa (15/6). Namun menurut Tjahjo, bukan perkara mudah untuk mengubah mental ASN. Tapi, bukan berarti tak bisa diubah. Pemerintah sendiri, dalam hal ini Kemenpan RB telah merumuskan langkah-langkah untuk mendorong revolusi mental ASN.

"Pertama, mendorong ASN agar fokus menjalankan tugas dan fungsi sebagai sebagai perumus kebijakan dan pelayan masyarakat serta sebagai unsur perekat dan pemersatu bangsa," katanya.

Karena itu, kata dia, yang harus direvolusi, ASN itu harus bebas dari empat hal. Pertama, ASN harus bebas dari radikalisme dan sikap intoleransi. Karena paham radikalisme dan sikapintoleransi tidak sesuai dengannilai-nilai dasar ASN. Kedua, ASN itu harus bebas dari narkoba.

"ASN yang terlibat kasus narkoba, tidak akan mungkin fokus pada upaya menjalankan tugas dan fungsinya," ujarnya.

Ketiga, lanjut Tjahjo, ASN harus bebas dari praktik KKN. Sebab ASN yang terlibat dalam KKN akan merusak pemerintahan, menghancurkan masa depan bangsa dan merusak citra pemerintah. Terakhir yang keempat, ASN harus netral.

"ASN harus bebas dari kepentingan politik, atau kepentingan kelompok tertentu," katanya.

Kemudian langkah yang kedua, kata Tjahjo, mereformasi sistem perencanaan dan pengadaan ASN. Menurutnya, revolusi mental perlu didukung oleh ASN yang berkualitas. Karena itu untuk memperoleh ASN yang berkualitas perlu dilakukan reformasi sistem perencanaan dan pengadaan ASN.

"Jadi sistem perencanaan dalam pengadaan ASN ini tidak lagi dapat disusun atas dasar "keinginan", tetapi harus atas dasar "kebutuhan nyata". Disusun atas dasar kebutuhan pegawai untuk mewujudkan target-target pembangunan," katanya.

Sementara langkah yang ketiga, terkait dengan pnyederhanaan birokrasi. Kata Tjahjo, upaya ini dilakukan untuk mengubah pola pikir ASN, dari pola pikir yang struktural atau birokrasi menjadi fungsional. Sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan dan proses pelayanan kepada masyarakat.

Langkah revolusi mental ASN yang keempat, kata dia, dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Upaya ini dilakukan untuk mengubah sistem kerja ASN dari sistem kerja secara manual ke sistem kerja secara digital. Sehingga akan mendorong perubahan budaya kerja dari manual ke digital.

"Ya ini revolusi mental ASN dari manual ke digital," katanya.

Tjahjo melanjutkan, langkah yang kelima dengan penerapan manajemen talenta. Artinya, mengubah pendekatan manajemen SDM ASN dengan manajemen talenta. Ini sangat penting, untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan dan kualitas SDM ASN serta menjaga budaya kerja positif terus berkembang di lingkungan pemerintahan. Sehingga revolusi mental terus berlanjut.

"ASN harus dipandang sebagai aset yang paling berharga bagi organisasi.Setiap ASN direkrut dengan talenta yang terbaik dibidangnya ASN secara terus menerus dikembangkan agar mampu memberikan kontribusi terbaik. ASN yang memiliki potensi dan berkinerja terbaik diproyeksikan menjadi pemimpin masa depan di instansi,"katanya.

Dan, kata dia, ASN yang memiliki potensi dan berkinerja terbaik diproyeksikan untuk menjadi pemimpin di instansi lain melalui mutasi nasional. Sehingga ini bisa memastikan revolusi mentalterus berlanjut. Lalu, langkah yang keenam, pengembangan budaya belajar yakni dengan mendorong seluruh ASN untuk terus-menerus melakukan pengembangan diri melalui berbagai media pengembangan kompetensi baik secara mandiri maupun terencana sesuai kebutuhan instansi.

"Mengapa perlu budaya belajar? Ini untuk mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia, pemerintahan yanglincah atau dinamis diperlukan ASN yang berkualitas atau profesional," katanya.

Maka, kata Tjahjo, untuk menciptakan ASN yang berkualitas atau profesional, diperlukan kebiasaan atau budayabelajar di lingkungan birokrasi pemerintah. Karena itu, setiap instansi harus menciptakan sistem pembelajaryang memungkinkan ASN untuk meningkatkan kompetensinya,mengaitkan dengan pengembangan karier, dan pemberian penghargaan

"Setiap instansi harus mendorongtumbuhnya inovasi-inovasi oleh ASN di lingkungan birokrasi pemerintahan, disamping untuk mendorong tumbuhnya ASN pembelajar, juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan global," katanya.


Redaktur : Marcellus Widiarto
Penulis : Agus Supriyatna

Komentar

Komentar
()

Top