Inggris-Kanada Sanksi Myanmar

YANGON - Inggris dan Kanada pada Kamis (18/2) menjatuhkan sanksi terhadap tiga jenderal Myanmar. Mereka menuduh militer melakukan pelanggaran hak asasi manusia serius dengan mengudeta pemerintah sah.

"Kami, bersama sekutu internasional akan minta pertanggungjawaban militer Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia. Kami akan menyeret militer ke keadilan bagi rakyat Myanmar," kata menteri luar negeri Inggris, Dominic Raab.

Inggris mengatakan segera memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap tiga anggota militer Myanmar. Mereka adalah menteri pertahanan Mya Tun Oo, menteri dalam negeri Soe Htut, dan wakil menteri dalam negeri Than Hlaing.

Selain itu, Inggris mengatakan pengamanan lebih lanjut sedang diberlakukan untuk mencegah bantuan Inggris secara tidak langsung disalurkan untuk mendukung pemerintah Myanmar yang sekarang dipimpin militer.

"Militer dan polisi Myanmar telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk melanggar hak untuk hidup, hak atas kebebasan berkumpul, hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang, dan hak atas kebebasan berekspresi," demikian pernyataan pemerintah Inggris.

Rakyar Myanmar menyambut gembira sanksi baru Inggris dan Kanada tersebut. Mereka terus berunjuk jalan. Inggris dan Kanada jauh lebih responsif daripada Asean yang tidak berbuat apa-apa. Asean dinilai sangat lama karena kudeta sudah beberapa waktu tetapi hingga kini tidak berbuat aksi nyata.