Inggris Incar Pasar Asean

London - Pemerintah Inggris mengincar negara-negara Asean, termasuk Indonesia, untuk dijadikan mitra dagang baru menjelang keluarnya negara tersebut dari Uni Eropa (British Exit/Brexit). Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan, Inggris sedang mencari peluang perdagangan baru dan hubungan diplomatik yang lebih kuat dengan negara-negara Asean.

"Sudah terlalu lama, fokus perdagangan kami berada di Eropa. Kami merasa perlu memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas perdagangan kita. Sebab langkah itu akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi Inggris di kancah global,"tegas Raab yang hadir dalam pertemuan menteri luar negeri anggota Asean, di Bangkok, Rabu (31/7).

Pertemuan menteri luar negeri anggota Asean berlangsung sejak 29 Juli-1 Agustus di Bangkok. Dia menambahkan, Asean merupakan pasar yang sangat menjanjikan bagi Inggris. Dia optimistis dengan peningkatan kerja sama dagang dengan negara Asean, maka nilai total perdagangan Inggris dengan Asean dapat meningkat dari tahun lalu yang mencapai 43,80 miliar dollar AS.

"Ada peluang bagi kita untuk meningkatkan perdagangan dengan Asean untuk memberi manfaat bagi bisnis dan konsumen Inggris," ujarnya. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Inggris yang baru, yakni Boris Johnson, negara tersebut dijadwalkan meninggalkan UE pada 31 Oktober.

Para pengamat menilai, proses tersebut akan menganggu perdagangan yang dilakukan Inggris dengan UE. Para pendukung Brexit sejak lama berpendapat bahwa salah satu manfaat terbesar meninggalkan UE adalah kemampuan untuk mencapai kesepakatan perdagangan bilateral baru tanpa harus tunduk pada aturan dan kesepakatan di UE.

Tanpa Pemeriksaan Fisik

Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson berjanji kepada PM Irlandia Leo Varadkar bahwa tidak akan ada pemeriksaan fisik di perbatasan kedua negara mereka setelah Brexit.

Menghapus pemeriksaan di perbatasan dengan Irlandia dianggap sebagai faktor kunci dalam mengurangi ketegangan antara kedua negara. Namun setelah Brexit, perbatasan itu akan menjadi bagian dari perbatasan eksternal Uni Eropa dan karenanya harus dijaga.

Alasan utama mantan Perdana Menteri Inggris, Theresa May, membatalkan pemungutan suara untuk meloloskan rancangan perjanjian Brexit di parlemen adalah masih kuatnya penolakan anggota parlemen atas klausul "backstop".

Aturan backstop ini terkait dengan pengaturan perbatasan antara Irlandia Utara yang merupakan wilayah Kerajaan Inggris dan Republik Irlandia yang adalah anggota Uni Eropa (UE). Demi mencegah terjadinya perbatasan ketat atau hard border jika Inggris dan UE tidak dapat menyepakati kesepakatan dagang dalam masa transisi, situasi "backstop" dapat diterapkan.

Situasi ini akan membuat Irlandia Utara secara umum tetap selaras dengan aturan UE sehingga memungkinkan pergerakan barang dan manusia secara bebas yang saat ini terjadi terus berlanjut.

AFP/Ang/P-4