Industri Otomotif Berangsur Tumbuh

Pemerintah perlu memberikan kebijakan efektif di sektor bisnis dan industri, tergantung sektor mana yang paling terdampak.

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan insentif lain terhadap industri kendaraan bermotor (KBM). Hal itu setelah Kemenkeu menolak usulan pemangkasan pajak mobil baru hingga menjadi 0 persen untuk mendorong permintaan.

Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Ilmate), Kemenperin, Taufiek Bawazier, menegaskan Kemenperin tentu terus mendorong agar industri bisa bergairah kembali. Secara formal, Kemenperin memang telah mengajukan usulan itu ke Kemenkeu. Kalaupun itu sudah menjadi ranah Kemenkeu. Namun, penolakan itu, lanjut Taufiek, tak lantas membuat Kemenperin enggan menempuh cara lain.

"Jika Kemenkeu juga memberi insentif lain, tentu kami menerimanya selama itu bisa memberi efek positif terhadap industri," ungkapnya dalam webinar terkait industri otomotif di tengah pandemi Covid-19, di Jakarta, Kamis (12/11).

Taufiek menjelaskan kondisi industri otomotif saat ini berangsur tumbuh setelah tertekan cukup berat pada triwulan II lalu. Kondisi ini tentu semakin membaik ketika insentif fiskal diberikan.

Sejak Juli lalu, penjualan otomotif baik roda empat maupun roda dua terus meningkat. Pada Juli, misalnya, penjualan menembus angka 25.200 unit atau naik 100 persen dibanding Juni. Lalu, pada Agustus naik 47 persen dari Juli menjadi 37.200 unit. Penjualan pada September juga naik 30,2 persen dibanding Agustus.

Kondisi ini sangat jauh berbeda dibandingkan penjualan pada April dan Mei 2020. Penjualan mobil pada April misalnya, hanya 7.868 unit, lalu benar-benar anjlok pada Mei karena hanya 3.551 unit. Pandemi membuat penjualan turun jauh dibanding tiga bulan pertama di awal tahun.

Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kamara, menegaskan pemerintah perlu menjaga dan terus mendorong industri kendaraa bermotor di RI. Kendatipun RI telah swasembada kendaraan bermotor, namun kebutuhan kendaraan bermotor di dalam negeri akan terus tumbuh.

Di sisi lain, RI merupakan pasar terbesar di Asean yang tentu menjadi incaran bagi negara-negara pesaing lainnya seperti Thailand. "Karenanya, kita harus punya industri KBM yang tangguh dan kompetitif. Apa kita mau pasar kita d i masukin produk dari luar seperti dari Thailand misalnya, terlebih lagi dengan adanya free trade agreement (FTA)," tukas Kukuh.

Di tingkat global, Indonesia menempati ranking 13 untuk produksi dan ranking 15 untuk konsumsi. Hanya saja dari sisi produksi di Asean, RI masih kalah dari Thailand.

Insentif Terbatas

Sementara itu, Peneliti Ekonomi, Esther Sri Astuti, menilai di tengah pandemi Covid-19 ini, pemerintah perlu memberikan kebijakan efektif di sektor bisnis dan industri. Instrumen itu diberikan terbatas, tergantung sektor mana yang paling terdampak.

Relaksasi misalnya pada pph21, pph22, pph25, serta pembeban PPN. Biar hanya dalam waktu enam bulan. Begitu juga untuk iuran BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan.

Pemerintah juga perlu memberikan insentif fiskal bagi mobil yang menggunakan bahan bakar renewable energi. "Ini akan mendorong pembelian mobil listrik oleh konsumen.

ers/E-10