Industri Mamin Perlu Tingkatkan Mutu
Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
Foto: istimewaJAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong peningkatan standar mutu produk di industri makanan dan minuman (mamin). Langkah itu dimaksudkan untuk mengoptimalkan performa industri mamin.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi menyampaikan industri mamin perlu memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan telah memenuhi standar mutu tinggi melalui penerapan ISO 9001:2015 dan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib.
Penerapan ISO 9001:2015 yang menjadi standar internasional untuk sistem manajemen mutu, diyakini akan membuat perusahaan dapat meningkatkan efisiensi proses, konsistensi produk, dan kepuasan pelanggan.
- Baca Juga: Rawan Tertekan Awal Pekan
- Baca Juga: Antisipasi Dampak Cuaca Ekstrem, PU Pastikan Kesiapan Logistik
“SNI wajib bagi produk pangan bertujuan memastikan pemenuhan standar mutu nasional, yang dapat memberikan perlindungan kepada konsumen, serta memperkuat daya saing produk lokal. Selain itu, adanya penerapan SNI di sektor IKM, juga berpeluang meningkatkan kepercayaan konsumen, akses ke pasar yang lebih luas, serta efisiensi pada operasional,” papar Andi di Jakarta, Senin (23/12).
Kemenperin dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah mengadopsi ISO 9001:2015 menjadi SNI ISO 9001:2015. Standar ini mendukung pengembangan budaya kerja kondusif dan pencapaian tujuan bisnis yang optimal. Meski demikian, saat ini masih diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan penerapan standar tersebut di sektor IKM pangan.
- Baca Juga: Kawasan Malioboro padat wisatawan
- Baca Juga: Tunggu Perintah, Bulog Akui Siap Distribusikan MinyaKita
Direktur Kebijakan Ekonomi Ketenagakerjaan dan Pengembangan Regional Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yurike Patricia Marpaung mengarakan sertifikasi dimaksudkan untuk menjamin produk aman dan berkualitas sehingga membuka peluang untuk masuk ke pasar modern dan ekspor. “Bahkan, dengan standar yang terstruktur, proses produksi bisa menjadi lebih efektif,” ujarnya
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Dorong Sistem Pembayaran Inklusif, BI Hadirkan Tiga Layanan Baru BI-Fast mulai 21 Desember 2024
- 2 Kenaikan PPN 12% Bukan Opsi Tepat untuk Genjot Penerimaan Negara, Pemerintah Butuh Terobosan
- 3 Desa-desa di Indonesia Diminta Kembangkan Potensi Lokal
- 4 Pemerintah Harus Segera Hentikan Kebijakan PPN 12 Persen
- 5 Libur Panjang, Ribuan Orang Kunjungi Kepulauan Seribu