Industri Hijau Harus Disokong Pembiayaan Jangka Panjang

» Di KIPI tengah dibangun industri baterai kendaraan listrik, industri petrokimia, dan alumunium.

» Investor industri hijau jangan dipersulit, bila perlu dibantu agar tidak mengurungkan niatnya berinvestasi.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis Kawasan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, bakal menjadi masa depan industri hijau di Indonesia apabila pembangunannya terealisasi dengan baik dan menarik minat pelaku industri masuk ke sana.

"Ini adalah green industrial park yang terbesar di dunia dan inilah masa depan Indonesia. Semuanya pasti akan berbondong-bondong ke sini, industri apa pun yang berkaitan dengan green products pasti akan menengok kawasan ini," kata Presiden dalam keterangan pers selepas meninjau perkembangan proyek KIPI Bulungan, pada Selasa (28/2), sebagaimana disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

KIPI Bulungan akan disokong oleh energi hijau yakni energi terbarukan berupa hidropower dari Sungai Mentarang dan Sungai Kayan yang mengalir di Kalimantan Utara.

Kendati demikian, Presiden menekankan bahwa akan ada proses transisi, tidak serta merta sejak berdiri langsung menggunakan sokongan energi hijau.

"Ada transisinya, tetapi kita harapkan dengan kekuatan kompetitif seperti itu, energinya hijau, kemudian barang-barang produknya yang dihasilkan juga produk-produk hijau. Inilah yang akan menjadi kekuatan Kawasan Industrial Park Indonesia di Kalimantan Utara," katanya.

Kepala Negara pun menyatakan akan terus memantau perkembangan pembangunan KIPI Bulungan agar tidak meleset dari target yang sudah ditetapkan. "Saya kira kalau melihat lapangan, kelihatannya, saya tadi tanya di lapangan tidak ada masalah. Perizinan semuanya sudah komplit, sudah siap," kata Jokowi.

Menurut Presiden, setidaknya ada tiga peruntukan bagi kawasan seluas 13 ribu hektare yang saat ini tengah dibangun yakni bagi industri baterai kendaraan listrik (EV-battery), industri petrokimia, dan industri aluminium.

Sejak groundbreaking pada 21 Desember 2021 lalu, kawasan yang ditargetkan bisa mencapai 30 ribu hektare itu telah menelan investasi sebesar 132 miliar dollar AS, melalui kerja sama antara Indonesia, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Pada tahap konstruksi proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2024 dan diharapkan mulai beroperasi secara bertahap mulai 2023, 2024, hingga 2029.

Sebelumnya, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Amalia Adininggar, menyebutkan kemajuan dalam memperluas industri hijau di RI masih terkendala pada kurangnya investasi dalam teknologi hijau dan kurangnya konsep keuangan hijau di Indonesia.

Untuk mengatasi kendala tersebut harus dilakukan penurunan biaya untuk memperoleh teknologi hijau serta melakukan mobilisasi pembiayaan jangka panjang, pembiayaan hijau swasta, dan membuka pasar hijau.

Kurangnya investasi dalam teknologi hijau, jelasnya, disebabkan perusahaan yang masih memandang manfaat marjinal dari mengadopsi teknologi hijau terlalu kecil. Begitu juga konsep keuangan di RI terlalu dangkal yang membuat pembiayaan yang ada relatif bersifat jangka pendek untuk melayani sektor hijau.

Sebab itu, kata Amalia, seluruh perusahaan maupun pihak sudah harus memandang ekonomi hijau sebagai peluang. "Ekonomi hijau merupakan investasi jangka panjang. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kita akan ketinggalan," jelasnya.

Tinggalkan Energi Kotor

Peneliti Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana - Bengkayang, Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut, menyambut positif pembangunan KIPI. Sebab, selama ini Kalimantan dikenal sebagai pusat pertambangan energi kotor batu bara.

"Pembangunan KIPI setidaknya sebagai cikal bakal atau simbol bahwa bumi Kalimantan akan meninggalkan energi kotor dan kembali menjaga kelestarian alam," tegas Siprianus.

Sementara itu, pengamat energi terbarukan, Surya Darma, meminta pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif, terutama bagi investor yang masuk ke industri hijau, termasuk mempermudah perizinan dari pemerintah daerah.

"Investor industri hijau jangan dipersulit, bila perlu dibantu agar tidak mengurungkan niatnya untuk masuk ke sana. Beri insentif bagi mereka yang ingin hasilkan produk hijau dengan menggunakan energi hijau untuk operasionalnya," ungkap Surya.