Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo tentang Radikalisme di Kalangan PNS
Indonesia Harus Dibentengi dari Paham Radikal
Foto : antara
Sebanyak 19, 4 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditenggarai tidak setuju atau anti Pancasila. Pernyataan itu diungkapkan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo, ketika mantan salah satu deputi di Badan Intelijen Negara itu jadi pembicara dalam sebuah diskusi tentang peran ormas di Jakarta, beberapa waktu yang lalu. Pernyataan ini memantik polemik.
Untuk mengupas itu, Koran Jakarta sempat mewawancarai Dirjen Polpum Kemendagri Soedarmo di Jakarta, berikut petikan wawancaranya.
Anda menyebut 19,4 persen PNS tak setuju ideologi Pancasila, dari mana datanya?
Data 19,4 persen PNS yang anti Pancasila itu adalah hasil yang dilakukan Alvara Research. Surveinya dilakukan pada 10 September sampai 5 Oktober 2017 dengan sampel 6 kota yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.
Survei ini melibatkan 1.200 responden dengan kalangan PNS, swasta, profesional dan di BUMN, dengan rentan usia 25-40 tahun.
Halaman Selanjutnya....
Komentar
()Muat lainnya