Indonesia Dekati AS di Tengah Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Presiden Joko Widodo mengatakan pada 2014 bahwa Indonesia akan menjadi "titik tumpu maritim global", kekuatan antara Samudra Hindia dan Pasifik, melalui perubahan kebijakan dalam dan luar negeri yang mencakup penguatan keamanan maritim dan perlindungan batas-batas maritimnya.

Sejak itu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) telah mengusir dan menyita kapal-kapal nelayan dari negara lain, termasuk Tiongkok. Pada 2018, Tiongkok membangun sebuah pangkalan militer dengan lebih dari 1.000 personel di Kepulauan Natuna.

"Saya pikir Indonesia dan Tiongkok makin serius dalam mengatasi tumpang tindih zona ekonomi eksklusif mereka, dan oleh karena itu, Anda akan melihat konfrontasi semacam ini lebih sering terjadi pada saat ini," kata Oh Ei Sun, rekan senior di Institut Urusan Internasional Singapura.

Tiongkok telah menjadi "pengganggu" bagi Indonesia sejak '90-an, kata Thayer, dan Jokowi telah memobilisasi puluhan ribu aset udara dan angkatan laut di Laut Natuna Utara.

TNI AD sejauh ini tidak mampu mengekang intrusi Tiongkok ke zona ekonomi eksklusif Indonesia di LTS, tulis Felix Chang, rekan senior di Institut Penelitian Kebijakan Luar Negeri, dalam analisisnya pada September 2021.
Halaman Selanjutnya....