Indonesia Berpotensi Meraih Rp8.000 Triliun dari Ekonomi Karbon

JAKARTA - Indonesia berpotensi meraih dana sebesar 8.000 triliun rupiah dari ekonomi karbon, yang bersumber dari hutan hujan tropis seluas 125,8 juta hektare, hutan mangrove 3,31 juta hektare, dan hutan gambut 7,5 juta hektare.

Hutan hujan tropis Indonesia diperkirakan dapat menyerap emisi karbon hingga 25,18 miliar ton setara karbondioksida per tahun, hutan mangrove 33 miliar ton setara karbon, dan hutan gambut 55 miliar ton setara karbon.

"Jika Indonesia menjual kredit karbon dengan harga lima dollar AS per ton di pasar karbon, potensi pendapatan Indonesia sebesar 8.000 triliun rupiah per tahun," kata anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad, dalam diskusi publik menyambut bursa karbon, di Jakarta, Kamis (11/5).

Untuk itu, tambah Kamrussamad, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menjadi dasar pengaturan terkait bursa karbon yang akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seperti dikutip dari Antara, Kamrussamad mengatakan OJK mesti jelas menempatkan lembaganya sebagai pengatur dan pengawas, serta mendengarkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan bursa karbon.

"Penyelenggara bursa karbon juga dapat dipisahkan dari bursa efek, sebagaimana merujuk pada beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia," katanya.

Pengawasan dari OJK

OJK juga diminta agar menjalankan pengaturan dan pengawasan sesuai UU P2SK yang mana OJK perlu terbuka kepada seluruh pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin sebagai operator bursa karbon.

"OJK turut memiliki kewajiban membangun infrastruktur perdagangan karbon, menerbitkan peraturan terkait penyelenggaraan bursa karbon, dan mengendalikan perdagangan karbon," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel, menekankan komitmen Indonesia menuju net zero emissions atau nol emisi karbon tahun 2060, perlu dibahas bersama secara tuntas karena menyangkut kepentingan dunia.

"Kalau kita bicara iklim, climate, ini penting untuk kita bahas. Kita bukan hanya sekadar membahas, tapi apa tindak lanjut ke depan, karena ini akan berpengaruh juga tidak hanya masalah hutan, tapi juga masalah pertanian karena ada krisis pangan akibat geopolitik global," ujar Rachmat Gobel.

Rachmat Gobel mengatakan persoalan nol emisi karbon tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Kehutanan saja, namun juga bersama kementerian lain seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan, karena turut menyangkut anggaran.

Selain itu, perlu juga dukungan dari pihak asing untuk berinvestasi pada upaya Indonesia mewujudkan nol emisi karbon tahun 2060.

"Nah, di sini makanya perlu Komisi VI DPR. Kebijakan apa yang bisa diberikan kalau kita butuh investor dari luar. Harus ada insentif yang menarik. Jangan hanya dari tambang saja kita kasih insentif tax holiday dan sebagainya, tapi untuk hutan juga harus ada," jelasnya.

Gobel menyampaikan apabila dapat dibuat sebuah konsep atau desain dan ekosistem baru bagi investasi di bidang kehutanan maka akan berdampak tidak hanya bagi hutan, namun juga kesejahteraan rakyat. "Ini juga bisa mendorong investasi di sektor lain," katanya.

Menurutnya, Indonesia perlu mendengar masukan dari para investor terkait hal ini, tidak terkecuali para pengusaha Jepang. Dia meyakini kerja sama Indonesia dengan Jepang akan berdampak besar bagi upaya mewujudkan net emisi karbon Indonesia, yang akan berkontribusi besar pagi perubahan iklim dunia.

"Kalau bisa kita selesaikan ini dua tahun. Apa-apa saja yang menghambat, di mana persoalan-persoalan yang ada. DPR harus berperan, harus proaktif, untuk bisa mendukung apa yang akan dilakukan pemerintah. Sehingga apa yang kita harapkan bisa kita wujudkan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia dan dunia," jelasnya.