Indonesia Bergerak Menahan Agresivitas Tiongkok di Laut Natuna

Pemerintah belum menyebutkan motif politik apa pun di balik menghidupkan kembali D Alpha, tetapi waktunya sangat meyakinkan dan tampaknya menjadi sinyal bagi Beijing bahwa ini demi menguatkan tekad untuk melindungi kedaulatan maritim di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS).

Tiongkok adalah penandatangan UNCLOS, tetapi terus bersikeras mendorong hak bersejarahnya yang digariskan oleh garis sembilan putus sepihak yang mencakup sebagian besar Laut China Selatan, meskipun putusan pengadilan arbitrase di Den Haag pada tahun 2016 bahwa tidak ada dasar hukum untuk klaim.

RI memang memiliki beberapa petunjuk masalah yang menjulang pada 2017 ketika mengubah nama perairan di utara pulau Natuna menjadi Laut Natuna Utara. Tiongkok memprotes, menyatakan bahwa kedua negara memiliki klaim maritim yang tumpang tindih di Laut Tiongkok Selatan.

Pemerintah Indonesia tidak melakukan protes resmi selama serbuan 2021, tetapi mengumumkan rencana untuk mengubah Laut Natuna Utara menjadi zona ekonomi khusus (KEK) dan membangun fasilitas militer baru di pulau utama Natuna Besar.

"Pengembangan blok (Natuna Timur) dapat diartikan sebagai cara Indonesia untuk melindungi kedaulatan dan hak berdaulatnya dari segala bentuk gangguan dan ancaman," tulis analis keamanan energi, Amelia Gustin, dalam sebuah makalah tahun lalu.
Halaman Selanjutnya....