Independensi BI dan OJK Harus Berpihak ke UMKM dan Ekonomi Kerakyatan

JAKARTA - Perbankan di Indonesia dinilai jauh sekali dari fungsinya, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Dengan fungsi itu, penyaluran perbankan ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seharusnya memperoleh porsi yang terbesar karena sektor tersebut memberi kontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 97 persen dari total negara kerja.

Kenyataanya, porsi penyaluran kredit ke UMKM baru sekitar 20 persen. Penyaluran kredit malah banyak diberikan ke grup-grup bisnis besar untuk sektor properti dan kredit konsumtif.

Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho, kepada Koran Jakarta, Kamis (13/4) mengatakan bahwa perbankan hanya mementingkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan mirisnya perbankan justru dianakemaskan terus oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kemenkeu. Padahal jika ada apa-apa rakyatlah yang harus menanggungnya.

Menurut Hardjuno, konstitusi jelas-jelas menyatakan bahwa Indonesia mesti membangun ekonomi kerakyatan. Segala sumber daya harus dikerahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi faktanya, di Jabodetabek saja ada sekitar 100 mall yang dibangun dari kredit perbankan sementara pasar rakyat dibiarkan jalan sendiri tanpa sokongan yang memadai.
Halaman Selanjutnya....