IMF: Tiongkok Setuju untuk Bentuk Forum Utang Negara Global

WASHINGTON - Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Kristalina Georgieva, mengatakan Tiongkok telah setuju untuk berpartisipasi dalam mengatasi utang negara global yang akan mencakup berbagai pemangku kepentingan, termasuk kreditor sektor swasta.

Dilansir oleh The Straits Times, itu disampaikan dalam sebuah acara yang diselenggarakan IMF pada Kamis (15/12) bahwa dia merasa "sedikit lebih optimistis" tentang prospek menangani masalah utang utama yang dihadapi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah setelah pertemuan tingkat tinggi dengan otoritas Tiongkok minggu lalu.

Ketua IMF minggu lalu melakukan "pertukaran yang bermanfaat" dengan rekan-rekan Tiongkok-nya tentang perlunya mempercepat keringanan utang untuk negara-negara seperti Zambia dan Sri Lanka.

"Ada ruang untuk platform untuk keterlibatan yang lebih sistematis dalam masalah utang, di mana Tiongkok dapat berperan aktif," ujar Georgieva.

Georgieva memiliki "keterlibatan yang sangat konstruktif" dengan para pemimpin Tiongkok mengenai masalah utang selama pertemuannya setelah berulang kali menyerukan reformasi untuk mempercepat penanganan utang di bawah kerangka kerja bersama Kelompok 20 (G-20) dan memperluasnya untuk memasukkan negara berpenghasilan menengah.

Sementara itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Janet Yellen, dan pejabat Barat lainnya telah mengungkapkan rasa frustrasi yang memuncak tentang apa yang mereka lihat sebagai penundaan oleh Tiongkok, yang sekarang menjadi kreditor berdaulat terbesar di dunia, dalam memberikan bantuan di bawah kerangka G-20.

Tiongkok berpendapat kreditor swasta dan bank pembangunan multilateral harus diminta untuk menerima "potong rambut" utang agar prosesnya adil.

Solusi Lebih Luas

Direktur Pusat Kebijakan Pembangunan Global di Universitas Boston, Kevin Gallagher, mengatakan solusi yang lebih luas dan lebih sistemik jelas dibutuhkan.

"Sistemik bisa menjadi musik di telinga kita semua, jika itu berarti menyatukan semua kelas kreditor yang berbeda, termasuk bank pembangunan multilateral, tetapi terutama pemegang obligasi swasta dan Tiongkok," kata Gallagher.

Gallagher mengatakan penting juga untuk beralih dari pendekatan kasus per kasus dari kerangka G-20 menuju pendekatan yang lebih sistemik dari restrukturisasi utang sebelumnya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti mengatakan pelonggaran pembayaran utang, sangat membantu negara-negara miskin dan berkembang menghadapi potensi resesi ekonomi tahun depan.

Esther mengakui usulan pelonggaran utang itu tak mudah, karena pasti ada sesuatu yang dijadikan syarat untuk pelonggaran utang.