IMF Ajak G20 Perkuat Arsitektur Keuangan Dunia

» Komunitas internasional bertanggung jawab mencari solusi bagi anggota keluarga global paling rentan.

» Kerja sama pengembalian utang dengan reschedulling, restructuring, bahkan refinancing sangat diperlukan.

WASHINGTON - Dana Moneter Internasional (IMF) mengajak seluruh pimpinan negara-negara kelompok 20 (G20) memperkuat arsitektur keuangan internasional, khususnya di bidang resolusi utang melalui penguatan jaring pengaman keuangan global.

Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (27/2), mengatakan komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama mencari solusi bagi anggota keluarga global yang paling rentan.

Dengan melambatnya pertumbuhan global tahun ini yang berada di bawah rata-rata historis, menyebabkan banyak masyarakat di banyak negara berjuang untuk memenuhi kebutuhan.

Dalam resolusi utang, dia sangat mendukung upaya untuk memperkuat arsitektur utang dan meningkatkan kecepatan dan efektivitas penyelesaian utang. Langkah tersebut mengingat meningkatnya kerentanan utang di banyak negara.

Kerentanan utang negara, yang sudah meningkat sebelum pandemi, telah diperburuk guncangan pandemi Covid-19 dan invasi Russia ke Ukraina. Kondisi tersebut terutama dirasakan negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah karena ruang kebijakan fiskal yang sangat terbatas, sementara kebutuhan pembangunan sangat besar.

Sebab itu, dia menekankan pentingnya G20 memperkuat arsitektur utang. G20 melakukan langkah itu pada 2020 dengan Debt Service Suspension Initiative (DSSI) dan membentuk Common Framework (CF) untuk penyelesaian utang.

"Sejak itu, CF memberikan operasi utang untuk Chad. Sekarang sangat penting untuk menyelesaikan restrukturisasi utang Zambia, membentuk Komite Kreditor untuk Ghana, dan memajukan kerja sama dengan Ethiopia," jelasnya.

Meskipun demikian, proses yang lebih dapat diprediksi, tepat waktu, dan teratur diperlukan baik untuk negara-negara di bawah CF maupun untuk negara-negara yang tidak masuk di dalamnya termasuk Sri Lanka dan Suriname.

Untuk memperkuat jaring pengaman keuangan global, IMF sendiri telah meningkatkan pinjaman karena anggotanya menghadapi tantangan ekonomi signifikan. Melalui fasilitas pinjaman standar dan pembiayaan darurat, IMF telah menyetujui pembiayaan sebesar 272 miliar dollar AS untuk 94 negara sejak awal pandemi, di mana sebanyak 57 negara di antaranya adalah negara berpenghasilan rendah.

Terancam Bangkrut

Menanggapi pernyataan IMF itu, pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Atmjaya Jakarta, Yohanes B Suhartoko, mengatakan pascapandemi, utang hampir semua negara meningkat karena meningkatnya pengeluaran pemerintah di tengah lesunya konsumsi, investasi, dan ekspor.

Saat ekonomi belum pulih, negara berkembang dihadapkan pada cicilan dan bunga yang kian memberatkan perekonomian. Akibatnya, ekonomi makin sulit pulih, malah semakin terpuruk.

"Kerja sama pengembalian utang dengan reschedulling, restructuring, bahkan refinancing sangat diperlukan," kata Suhartoko.

Hal itu perlu ditempuh karena kebangkrutan perekonomian suatu negara pada era globalisasi akan mempunyai efek penularan (contagion effect) yang besar terhadap stabilitas sistem keuangan dunia, apalagi banyak negara terancam bangkrut.

Diminta terpisah, peneliti ekonomi Core, Yusuf Rendi Manilet, mengatakan pandemi membuka satu celah yang menunjukkan banyak negara kesulitan untuk kembali ke level ekonomi sebelum terjadi pandemi karena terbatasnya pembiayaan yang dimiliki.

Untuk mencapai level perekonomian seperti sebelum terjadi pandemi, mereka perlu mencari alternatif pembiayaan termasuk pembiayaan dari lembaga ataupun negara melalui bentuk utang.

Di sisi lain, pandemi memunculkan kebutuhan pembiayaan di dalam negeri untuk mendorong proses pembelian ekonomi. Atas dasar kebutuhan itulah IMF merasa perlu kembali melihat arsitektur keuangan internasional, apakah sudah relatif cukup baik terutama untuk membiayai atau membantu negara-negara yang membutuhkan utang terutama setelah pandemi.

"Dalam konteks utang, yang perlu dilakukan adalah bagaimana utang tidak memberatkan kreditur maupun debitur, terutama debitur negara-negara miskin yang punya keterbatasan membayar kembali. Ini yang perlu menjadi diskusi lebih lanjut dalam pertemuan G20 di India," kata Rendi.