Imee: Rundingkan CoC Antara Negara Bersengketa

MANILA - Seorang senator Filipina menyerukan agar perundingan kode etik (code of conduct/CoC) di Laut Tiongkok Selatan (LTS), dibahas hanya antara negara-negara yang bersengketa saja, dan bukan dengan seluruh negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) dan Tiongkok.

Usul yang dikemukakan Senator Maria Imelda "Imee" Marcos yang menjabat sebagai ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat Filipina itu, diutarakan dalam dengar pendapat di komite yang dipimpinnya pada Kamis (8/9) pekan lalu.

"Mencapai CoC tanpa negara anggota Asean yang tak bersengketa, dapat mempercepat kesepakatan di perairan yang disengketakan," ucap Imee Marcos. "Mengapa kita tidak memformalkan dan membuat semacam kode, hanya di antara kita (negara yang bersengketa) saja, karena langkah pertama membangun konsensus adalah jalan yang amat panjang dan menyiksa," imbuh dia seperti dikutip oleh media Filipina.

Pernyataan Senator Imee Marcos pekan lalu itu ternyata mulai menuai kontroversi dari para analis sepekan kemudian.

Enam negara yaitu Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, Vietnam, dan Tiongkok, saat ini sedang memperebutkan klaim kepemilikan atas LTS. Asean sendiri terdiri dari sepuluh negara anggota diantaranya Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Singapura, dan Thailand, yang tidak mengklaim kepemilikan atas LTS.

Anggota Asean dan Tiongkok menandatangani Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak (DoC) di LTS dua puluh tahun yang lalu dan memulai negosiasi tentang CoC yang diharapkan akan mengikat secara hukum dan memainkan peran yang menentukan dalam menghalangi penyebaran sengketa wilayah.

Draf teks CoC sendiri telah dirilis pada 2018 dan kini telah memasuki pembahasan tahap kedua, namun prospek kesepakatan akhir tetap redup meskipun ada upaya dari Tiongkok untuk mempercepatnya.

Tiongkok mengklaim "hak historis" atas hampir 90 persen LTS yang dibatasi oleh sembilan garis putus-putus. Negara penggugat lain telah menolak klaim tersebut dan pengadilan arbitrase internasional 2016 memutuskan bahwa Tiongkok tidak memiliki dasar hukum atas klaim historisnya itu.

Layak Dipertimbangkan

Beberapa analis Filipina yang dikutip di media lokal mengatakan bahwa ide Imee Marcos layak untuk dipertimbangkan. Analis politik Anna Rosario Malindog-Uy menulis bahwa tidak ada salahnya jika Filipina memprakarsai CoC di antara negara-negara penuntut, termasuk Tiongkok.

"Ini bisa lebih cepat, efisien, efektif, dan tidak membosankan," tulis dia diAsian Century Journal. "Mungkin akan mempercepat proses, mengingat jumlah negara yang terlibat dalam negosiasi lebih sedikit," imbuh Malindog-Uy, Rabu (14/9).

Dalam tulisannya, Malindog-Uy pun memperingatkan terhadap apa yang mereka sebut "faktor eksternal".

"Negara-negara yang bukan pihak yang bersengketa di LTS, seperti Amerika Serikat, tidak boleh terlibat, karena itu hanya akan memperumit dan mengacaukan situasi," tulis dia.

Namun di sisi lain, perilaku Tiongkok dipandang oleh beberapa pemangku kepentingan di LTS sebagai hal yang agresif dan tidak membantu proses negosiasi CoC. RFA/I-1