Ikatan Kuasa Hukum Wajib Pajak Indonesia Dideklarasikan

JAKARTA- Ikatan Kuasa Hukum Wajib Pajak Indonesia (IKHWPI) pada Sabtu (20/11) di Jakarta dideklarasikan. Dengan deklarasi maka anggotanya bisa menjadi kuasa wajib pajak (WP) dan kuasa hukum WP karena memiliki pengetahuan dan keahlian serta pengalaman di bidang perpajakan dan bea cukai.

Selain itu, juga bebas dari bebas dari tekanan dan pengaruh pihak manapun atau independen, berpegang teguh kepada hukum yang berlaku (imparsial) dansetiap tindakannya dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel.

Adapun para pengurus IKHWPI terdiri dari Ketua Umum, Arief Sholikhul Huda, Sekretaris I, Ishaq Prapta Utama, Sekretaris II, Selamat Sodugaon Carl Fransiscus dan bendahara Yurnalis.

Ketua Umum, Arief Sholikhul Huda dalam keterangan tertulisnya mengatakan organisasi tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0012107.AH.01.07 Tahun 2021.

"Kami organisasi sah yang diakui Pemerintah yang menjadi wadah bagi Kuasa Wajib Pajak (Kuasa WP) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan (3a) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP") sebagaimana telahdiubah dengan Pasal 32 ayat (3) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") junctoPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017," kata Arief.

Setiap anggota IKHWPI katanya dapat menjadi Kuasa WP dan/atau Kuasa Hukum WP yang membimbing Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peratauran perpajakan dan/atau peraturan kepabeanan/cukai yang berlaku.

Selain itu, juga dapat beracara sebagai Kuasa WP di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ataupun dapat beracara sebagai Kuasa Hukum WP di Pengadilan Pajak.