Ibu Kota Dipastikan Kondusif

Tiga pilar sepakat menciptakan keamanan jelang atau berakhirnya penghitungan surat suara.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memimpin apel Tiga Pilar antara TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bersama TNI-Polri, pihaknya memastikan akan memberikan pelayanan terbaik mengamankan Ibu Kota selama Pemilu 2019.

"Kita semua menyadari posisi strategis Ibu Kota. Karena itu, tiga unsur (yaitu) TNI, Polri dan Pemprov (Satpol PP DKI Jakarta) akan terus kerja bahu-membahu memastikan persiapan pelaksanaan dan pascapemilu, Ibu Kota tetap kondusif," ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies, di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas) sisi Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/2).

Dalam kesempatan ini, Anies menyerahkan kendaraan Dinas Operasional dan Surat Tugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) kepada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta guna mendukung pengamanan Pemilu 2019, khususnya tingkat Kelurahan di seluruh wilayah Jakarta. Kendaraan dinas operasional terdiri dari 261 unit motor dan 261 unit mobil. Bahkan, Satuan Polisi Pamong Praja akan merekrut 786 personel PJLP baru untuk tambahan pengamanan.

"Suasana yang terbentuk di Jakarta akan mempengaruhi suasana di seluruh Indonesia. Karena itu, ini adalah tugas yang amat strategis, amat penting, dan pandang ini sebagai sebuah kehormatan. Kita semua berharap seluruh masyarakat untuk turut membantu pengamanan," kata Anies.

Lebih lanjut, Anies berpesan agar semua pihak tetap waspada dan mengantisipasi berbagai kemungkinan kejadian di Jakarta. Jakarta, termasuk kawasan penyanggah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, diharapkan tetap kondusif, dan Kamtibmas terus terjaga. Sehingga, setiap kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat, sejak dini harus dapat dicegah agar tidak berkembang luas dan besar.

"Cara membantunya adalah bila menyaksikan ada hal-hal yang dipandang berpotensi untuk mengganggu keamanan, jangan bertindak sendiri. Tapi, laporkan kepada aparat kita, baik Polisi, TNI maupun Pemprov," tegasnya.

Anies mengatakan, bagian penegakan hukum merupakan kewenangan aparat berwajib. Untuk itu, dia meminta peran aktif masyarakat untuk melaporkan hal-hal yang mencurigakan.

"Kita bisa bersama menjaga suasana Ibu Kota yang aman, damai, kondusif. Semua aparat kita, aparat ASN, harus bertindak netral. (Untuk) warga yang penting, jaga kerahasiaan, jangan ada tekanan, dan silahkan memilih sesuai dengan aspirasi," imbuhnya.

Laskar Pencegahan

Terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik mengaku akan membuat laskar pencegahan kecurangan dalam pemilu 2019. Laskar ini, jelas Ketua Sekretaris Nasional Prabowo-Sandi itu, akan diisi oleh relawan dan kader partai. Selain di Jakarta, laskar pencegahan kecurangan itu akan dibentuk di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Kami dari seknas telah membentuk laskar pencegahan kecurangan. Laskar ini akan kita lakukan pelatihannya di Jakarta, Jateng, Jatim dan Jabar. Laskar ini untuk mengawasi seluruh TPS. Juga memberi pemahaman kepada warga agar melaporkan jika menemukan hal-hal yang mencurigakan," kata Taufik.

Dia mencontohkan, isu warga negara asing yang memiliki e-KTP perlu disikapi serius oleh KPU dan Bawaslu. Isu ini, tegasnya, mengindikasikan akan terjadinya kecurangan dalam pemilu 2019 nanti. Dia berharap, Pemerintah membuka data setransparan mungkin agar e-KTP yang dikeluarkan pemerintah tidak disalahgunakan.

"Makanya kami meminta kepada yang berkewajiban untuk membuka data warga negara asing yang punya e-KTP itu berapa. Itu mesti dibuka datanya. Lalu kita juga minta KPU untuk menyosialisasikan warga negara asing yang punya e-KTP itu ke petugas KPPS," tandasnya. pin/P-5