Ibu Kota Baru Harus Futuristik dan Membanggakan

Wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke tempat lain sudah berkali-kali bergulir tanpa ada kepastian atau kajian yang memadai. Bila dirunut dari sejarah, wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta sudah dimulai sejak era Presiden pertama, Soekarno, yang sempat menyebutkan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Saat ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang mengkaji untuk kemungkinan memindahkan ibu kota dari Jakarta. Pemerintah menyebut kemungkinan akan ada tiga lokasi yang dikaji sebagai ibu kota.

Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, mengapresiasi kajian serius yang dilakukan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta. Delapan tahun ini, wacana pemindahan ibu kota selalu muncul dua sampai tiga kali dalam setahun tanpa ada tanggapan berupa kajian.

Menurut Andrinof, wacana pemindahan ibu kota harus ditanggapi secara terukur dan terencana. Kajian yang saat ini sedang dilakukan pemerintah, sudah benar dan harus diapresiasi. Kalau tidak ada kajian, wacana pemindahan ibu kota hanya akan timbul tenggelam dan menghabiskan energi.

Kajian untuk memindahkan ibu kota sudah seharusnya dilakukan bertahun-tahun sebelumnya bila pemerintah memang serius dengan wacana tersebut. Ibu kota baru Indonesia yang direncanakan akan dibangun harus bisa menjadi kota berkelas dunia yang disiapkan untuk ratusan tahun ke depan. Ibu kota baru harus futuristik dan bisa memenuhi kebutuhan dan kebanggaan bangsa Indonesia.

"Kita selama ini hanya tinggal di kota warisan kolonial. Akibatnya, pembangunan dan perkembangan kotanya secara sporadis dan tambal sulam," katanya.

Untuk menentukan lokasi mana yang akan dibangun menjadi ibu kota baru, Andrinof mengatakan harus berdasaran kajian, bukan sekadar kekaguman terhadap salah satu tokoh, kepentingan daerah tertentu atau romantisme masa lalu. Harus berdasarkan kepentingan yang lebih besar.

Mudah Diakses

Namun, Andrinof berpendapat ibu kota baru yang akan dibangun harus berada di tengah Indonesia dan di luar Pulau Jawa dengan lahan yang relatif masih kosong atau kepadatan penduduk yang masih rendah. Harus ada daya dukung lingkungan, misalnya, ketersediaan air serta mudah diakses menggunakan berbagai macam alat transportasi.

Hal senada dikatakan pakar tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna. Menurut Yayat, tema dan fungsi ibu kota baru Indonesia yang akan dibangun harus ditetapkan secara jelas sebelum menentukan lokasi yang akan dipilih. Sejauh ini, pemerintah menyebut akan membangun kota hijau.

Yayat menilai untuk membangun kota hijau maka diperlukan lokasi dengan hamparan yang luas didukung dengan kondisi kawasan yang belum padat penduduk. Kemungkinan yang akan dipilih adalah kawasan yang saat ini masih berupa hutan. Konsep kota hijau tampaknya sejalan dengan Presiden Joko Widodo yang lebih suka tinggal di Istana Bogor yang hijau.

Bila pemerintah memilih tema kota hijau, Yayat menilai kawasan Palangkaraya, yang selama ini kerap disebut-sebut menjadi salah satu alternatif ibu kota, masih memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Untuk membangun ibu kota baru, perlu kawasan lain yang lebih mudah ditata.

Namun, bila lokasi yang dipilih masih berupa hutan dan betul-betul kosong, Yayat menilai juga akan terdapat kendala. Sebab, pembangunan sebuah kota dari nol pasti akan lebih berat. "Karena itu, pemilihan lokasi ibu kota baru Indonesia harus dikaji secara lebih komprehensif. Pemilihan posisi strategis juga perlu, tetapi harus dikaji," tuturnya.

Terlepas dari lokasi mana yang akhirnya dipilih, Yayat berharap rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta tidak menambah beban biaya perjalanan dinas pejabat negara yang datang atau pergi ke kota baru tersebut. Dengan pemindahan ibu kota, yang dipindah tidak hanya Istana Presiden, tetapi juga kementerian dan lembaga negara lain, seperti legislatif dan yudikatif juga harus ikut pindah.

Presiden Joko Widodo menyebut ada tiga tempat atau tiga provinsi yang sedang dikaji sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta. Semua akan dikalkulasi secara detail, termasuk dari sisi kebencanaan, keekonomian, dan infrastruktur. Banyak negara yang kini telah memisahkan pusat bisnis dengan pemerintahan, antara ekonomi dan pemerintahan. Oleh karena itulah, Indonesia mulai mengkaji hal tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan tempat yang sedang dikaji sebagai ibu kota baru berada di tiga provinsi di Kalimantan, yaitu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. ags/Ant/N-3