Hun Sen: Junta Tinggalkan Haknya

PHNOM PENH - Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, pada akhir KTT Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) pekan lalu mengatakan bahwa saat Kamboja mengambil alih kepemimpinan Asean untuk 2022 akan didesak untuk mempertahankan sikap tegas Asean terhadap Myanmar.

Pernyataan PM Hun Sen tentang sikap tegas itu mengacu pada keputusan Asean untuk tidak mengundang pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, untuk mengikuti KTT Asean pekan lalu, setelah junta tak mematuhi komitmen untuk memberikan akses bagi utusan khusus Asean untuk bertemu dengan lawan-lawan junta seperti disepakati dalam pertemuan darurat para pemimpin Asean pada April lalu.

"Asean tidak mendepak Myanmar dari pertemuan itu, tetapi bahwa junta di Naypyidaw telah meninggalkan haknya," ucap PM Hun Sen. "Sekarang kita berada dalam situasi Asean minus satu. Ini bukan karena Asean, tetapi karena Myanmar," imbuh dia.

Pernyataan Hun Sen itu dilontarkan saat PM Kamboja menerima palu yang jadi simbol penyerahan kepemimpinan Asean yang tadinya dipegang oleh Brunei. Sebelumnya, Menlu Kamboja, Prak Sokhonn, mengatakan bahwa Kamboja akan terus menekan junta di Myanmar untuk membuka dialog dengan lawan-lawannya.

Sementara itu lembaga pemberitaan yang berafiliasi dengan pemerintah, Agence Kampuchea Presse (AKP), saat menanggapi pernyataan dari PM Hun Sen mengatakan bahwa Kamboja harus membentuk gugus tugas ad hoc untuk menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar secara diam-diam atau melalui diplomasi pintu belakang untuk berbagi pelajaran dan pengalaman pembangunan perdamaian dan implementasi kebijakan win-win bagi Myanmar.

"Membantu menyelesaikan krisis politik di Myanmar bukanlah campur tangan dalam urusan internal negara, tetapi ekspresi solidaritas Asean dan saling membantu berdasarkan saling menghormati kedaulatan," imbuh AKP.

Tanggapan Analis

Menanggapi pernyataan Kamboja itu, beberapa analis yakin bahwa Phnom Penh dapat mempertahankan sikap tegas seperti apa yang telah Asean dengan melarang Min Aung Hlaing mengikuti KTT.

"Saya sangat optimis bahwa Kamboja akan melanjutkan, apa yang telah Asean lakukan dan saya yakin kita akan melihat lebih banyak aktivisme di pihak Kamboja," ucap Sihasak Phuangketkeow, mantan sekretaris tetap di Kementerian Luar Negeri Thailand dalam webinar bertema Thailand and the Myanmar Crisis yang diselenggarakan oleh ISEAS Yusof Ishak Institute di Singapura, pada Rabu (27/10) lalu.

Sementara itu seorang analis politik Kamboja bernama Seng Sary mengatakan bahwa Kamboja harus memastikan mendapat dukungan dari semua anggota Asean dalam upaya mencari resolusi untuk situasi di Myanmar.

"Setiap anggota Asean memiliki kepentingan dan agenda politik yang berbeda yang berbeda terkait keanggotaan mereka. Blok Asean juga harus menyelesaikan masalah melalui saling menghormati," pungkas dia. RFA/I-1