Hubungan Diplomasi Memburuk

Pencabutan status khusus Kashmir telah menyebabkan Pakistan menurunkan hubungan diplomatik dengan India. Pakistan pun mengancam akan menangguhkan perdagangan dengan negara tetangganya itu.

ISLAMABAD - Pakistan menurunkan hubungan diplomatiknya dengan India pada Rabu (7/8), setelah mereka mengumumkan akan mengusir Duta Besar India dan menangguhkan perdagangan sehubungan dengan semakin meningkatnya sengketa atas wilayah Kashmir.

"Kami akan memanggil kembali duta besar kami di New Delhi dan meminta diplomat mereka untuk pulang," ucap Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mehmood Qureshi.

Dalam pernyataannya, Menlu Qureshi juga menyatakan bahwa pemerintah Pakistan akan menangguhkan perdagangan dengan India.

Menyikapi reaksi dari Pakistan terkait sengketa Kashmir, New Delhi bersikeras bahwa diakhirinya status otonomi untuk wilayah tersebut adalah masalah internal. "Pencabutan pasal 370 dari konstitusi sepenuhnya merupakan urusan internal India," kata Kementerian Luar Negeri India dalam sebuah pernyataan. "Langkah untuk ikut campur dalam yurisdiksi itu dengan memohon atas alasan khawatiran atas wilayah itu, tidak akan pernah berhasil," imbuh Kemlu India.

Sayangnya hal itu tak diterima Islamabad dimana Pakistan telah menyerukan kepada komunitas internasional untuk campur tangan dan berjanji untuk membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB.

Pernyataan Menlu Qureshi itu diucapkan setelah Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, mencap dekrit PM Narendra Modi sebagai hal yang sepihak ilegal, serta mengatakan akan ada peninjauan kembali terhadap hubungan bilateral.

India mencabut status khusus bagi Kashmir pada awal pekan ini dan menggiring wilayah tersebut berada langsung di bawah pemerintahannya. Hal ini membuat marah Pakistan dan meresponsnya dengan menyebut langkah India itu telah merendahkan hubungan diplomatiknya dengan India.

Perkambangan terbaru dari konflik ini dilaporkan bahwa PM Modi memutuskan untuk mencabut otonomi di Kashmir dengan alasan membebaskan wilayah itu dari terorisme dan separatisme.

"Saya amat meyakini kami bisa membebaskan Jammu dan Kashmir dari terorisme dan separatisme yang bisa terjadi jika sistem otonomi dipertahankan," kata PM India itu dalam pidato nasional yang disiarkan televisi pada Kamis.

Sebelumnya PM Modi menyatakan alasannya mencabut aturan itu karena justru dianggap menghambat penyatuan Kashmir ke dalam India. PM India itu pun menegaskan pencabutan status khusus ini akan membawa perdamaian dan kemakmuran, tetapi para ahlimemperingatkan langkah itu adalah pertaruhan yang dapat memicu konflik dengan Pakistan dan menyalakan kembali pemberontakan.

Penahanan Demonstran

Peningkatan hubungan bilateral India dan Pakistan selalu terganjal terkait konflik di Kashmir. Sejak merdeka dari Inggris pada 1947, Kashmir dibagi dua menjadi wilayah untuk India dan Pakistan. Kedua negara kemudian bertarung untuk memperebutkan keseluruhan wilayah Kashmir.

Pada bagian lain dilaporkan bahwa otoritas keamanan India telah menahan lebih dari 560 orang di Kashmir demi membendung protes penolakan pencabutan status otonomi khusus terhadap daerah itu. Media lokal Press Trust of India dan Indian Express melaporkan ratusan orang yang ditahan itu terdiri dari profesor, politikus, pengusaha, hingga aktivis universitas.

Selain menetapkan jam malam, puluhan ribu pasukan India juga telah dikerahkan untuk menertibkan Kashimir yang kembali bergejolak sejak akhir Juli lalu. Otoritas India bahkan telah mencabut akses telepon dan internet di Kashmir hingga semakin mengisolasi wilayah itu. ang/AFP/I-1