Hindari TPPO, BP2MI Dorong Pemuda Bekerja di Luar Negeri Lewat Jalur Resmi

JAKARTA - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mendorong para pemuda menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri melalui jalur resmi untuk menghindari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Kalau (korban) TPPO itu tidak ada perjanjian kerja, mereka diperjualbelikan, ada eksploitasi waktu kerja, bisa dipekerjakan sampai 20 jam per hari, tetapi kalau jadi PMI lewat jalur resmi, perannya seperti duta besar, akan dilepas sama seperti kontingen atlet dan kontingen penting negara," kata Benny saat sosialisasi tentang PMI di kantornya di Jakarta, Sabtu (10/6).

Benny menyebutkan, ada sembilan juta PMI di luar negeri, tetapi hanya 4.727.382 yang mendapatkan penempatan resmi dan terdaftar di SISKOP2MI, sedangkan sisanya pekerja ilegal. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat tidak mudah termakan iming-iming dan hoaks yang kini marak disebarkan lewat media sosial, agar terhindar dari TPPO.

Ia mengaku mendapat mandat langsung dari Presiden Joko Widodo untuk menjaga martabat para PMI, karena sebelumnya ketika kembali ke Tanah Air, mereka diperas, dieksploitasi, dan dijebak oleh oknum yang menjalankan bisnis-bisnis ilegal.

Atas perintah presiden tersebut, Benny kemudian melakukan transformasi untuk mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang pekerja migran di luar negeri.

"Kalau dulu kan disebut TKI, sekarang PMI. Atas perintah presiden, di Belanda sekarang punya lounge khusus PMI, ada delapan lounge dan bisa diakses secara gratis. Jadi, mereka dilepas dengan baik, juga disambut dengan baik pula di negara tujuan, ketika kembali lagi ke Indonesia juga disambut sebagai pahlawan," kata dia.

Ia menjelaskan, apabila menjadi PMI resmi, masyarakat bisa mendapatkan gaji tinggi, serta dijamin dengan asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan. "Saya melepas 350 perawat ke Jepang, gajinya 27-30 juta rupiah per bulan. Jerman lebih tinggi lagi, gaji perawat 34-40 juta rupiah per bulan. Itu pekerja yang resmi, gajinya besar, mendapatkan asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan di RS," katanya.

Benny juga menjelaskan bahwa PMI kini sudah mendapatkan surat kepercayaan resmi dari negara atau credential letter, yang dilengkapi tiga bahasa, yakni Inggris, Indonesia, dan bahasa negara tujuan. "Dulu hanya duta besar yang bisa dapat, tetapi sekarang PMI juga bisa mendapatkan credential letter, setelah mendapat credential letter, PMI otomatis mendapatkan perlindungan ekonomi, sosial, dan hukum," kata dia.

Selain itu, Benny juga mengemukakan PMI bisa mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank resmi yang bekerja sama dengan BP2MI.